Network
BERITASOLORAYA.com - Penghapusan tenaga honorer memang menjadi polemik yang tidak kunjung selesai antara pemerintah dengan pekerja honorer.
Jumlah tenaga honorer yang mencapai jutaan di seluruh Indonesia pasti akan berdampak serius di setiap daerah Indonesia.
Kalau pemerintah memang akan menghapus tenaga honorer maka akan terjadi yang namanya pengangguran karena diputusnya hubungan kerja honorer.
Baca Juga: HORE, Tenaga Honorer Sudah Pasti Jadi ASN 2023 Kalau Lakukan Hal Ini, MenpanRB Meyakinkan....
Padahal jasa tenaga honorer ini sangat dibutuhkan setiap pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan dan kekurangan pegawai ASN.
Salah satunya dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merasakan pentingnya peran tenaga honorer.
Pemprov NTT sendiri berupaya agar tenaga honorer tetap bekerja tahun 2023 untuk melakukan tugasnya.
Baca Juga: Bersyukur, 580.202 Guru Honorer Jadi ASN Tahun 2023, Full Senyum Diangkat Pemerintah Langsung
Tenaga honorer yang dimaksud adalah honorer kategori Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu).
Menjelang pemilu serentak tahun 2024, tenaga honorer dari Bawaslu sangat sekali dibutuhkan untuk bisa menyukseskan pemilu serentak tahun 2024 nanti.
Hal ini langsung disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat dalam keterangannya langsung kepada para media.
Baca Juga: Semua Guru ASN dan Honorer Akan Dapat Tunjangan Besar, Siap Masuk Rekening 2023, Alhamdulillah
Target Gubernur Nusa Tenggara Timur
Menurut Viktor, saat ini Pemprov NTT sedang dalam pembicaraan bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait masih dipekerjakan tenaga honorer Bawaslu tersebut.
Viktor sendiri beralasan, tenaga honorer dipertahankan karena merupakan permintaan langsung dari Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nonato Da Purificacao Sarmento.
Baca Juga: Benarkah Tenaga Honorer Tidak Dihapus ? MenpanRB Berikan Solusi Ini, Kabar Baik..
Ketua Bawaslu tersebut meminta kepada Pemprov NTT untuk tidak memberhentikan tugas tenaga honorer di Bawaslu karena pasti akan mengganggu proses Pemilu 2024.
Karena permintaan itulah, Pemprov NTT mendukung penuh permintaan Ketua Bawaslu NTT agar tidak memberhentikan pekerjaan tenaga honorer Bawaslu.
Viktor mengatakan Pemprov NTT masih terus melakukan koordinasi dengan Wali Kota Kupang dan para Bupati se-NTT untuk bisa mendukung tenaga honorer yang bekerja di Bawaslu.
Baca Juga: Ingin Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN, Ganjar Pranowo: Usulan Kepala Daerah...
Pemprov NTT juga akan berencana melakukan perpanjangan masa kerja tenaga honorer yang ada di daerah agar pemilu 2024 bisa berlangsung dengan sukses dan tanpa kendala.
Ketua Bawaslu NTT berharap kalau Gubernur bisa mempertimbangkan tidak menghapus tenaga honorer dan tetap mempekerjakan karena akan berpengaruh terhadap kesuksesan pemilu 2024.
Baca Juga: Kabar Gembira, Formasi PPPK Akan Dibuka Banyak, Siap Jadikan Banyak Guru ASN Tahun 2023...
Paling tidak masa kontrak tenaga honorer bisa diperpanjang sampai pemilu 2024 resmi selesai. ***
