BERITASOLORAYA.com – Tenaga honorer saat ini tengah menunggu keputusan pemerintah soal jalan tengah untuk penataan non ASN. Hal ini terus menjadi pembahasan Kementerian PANRB bersama para pemangku kepentingan lainnya.
Solusi untuk menuntaskan tenaga honorer harus dirumuskan dengan serius. Pasalnya, jumlah tenaga honorer berdasarkan pendataan non ASN mencapai 2 juta lebih.
Jika pemerintah menerapkan aturan dalam PP Nomor 49/2018 yang mengindikasikan honorer dihapus tanpa solusi tepat, nasib jutaan honorer akan semakin terancam. Bukan saja menjadi pengangguran, keluarga tenaga honorer itu pun akan terkena dampaknya.
Maka dari itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas terus merumuskan solusi atau jalan tengah yang tepat untuk tenaga honorer. Hal ini telah didiskusikan bersama dengan BKN, DPR, DPD, dan berbagai asosiasi pemerintah daerah.
Menteri PANRB berusaha agar tenaga honorer tidak perlu dihapus. Dia berujar sebisa mungkin solusi yang diambil tidak harus memberhentikan tenaga non ASN. Menurutnya, tenaga honorer banyak berjasa dan menyumbang kontribusi.
Sejumlah Tenaga Honorer Kurang Kelengkapan Data
Soal tenaga honorer ini, Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi pun turut memberikan perhatian. Dia meminta Menteri PANRB mencari jalan tengah terbaik untuk honorer.