Network
BERITASOLORAYA.com – Presiden Jokowi angkat bicara soal solusi untuk honorer atau non ASN di tahun 2023. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap arahan Jokowi untuk menyelesaikan masalah honorer ini dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Jokowi.
Arahan Jokowi kepada Menpan RB untuk membereskan masalah non ASN atau tenaga honorer beriringan dengan rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Kabar ini sekaligus menjadi angin segar bagi honorer karena akhirnya kejelasan nasib bagi honorer semakin kelihatan hilalnya.
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari portal resmi menpan.go.id, Menpan RB Azwar Anas mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan tahap finalisasi sejumlah opsi penataan non ASN.
Baca Juga: Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Diumumkan Paling Lambat 8 Hari Lagi, Tendik Diminta Tak Usah Lakukan Hal Ini
Menpan RB Azwar Anas mengungkap Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian PANRB untuk membereskan masalah honorer. Jokowi mengarahkan agar Menpan RB mencari jalan tengah.
Apa yang dimaksud jalan tengah dalam penyelesaian masalah honorer? Menpan RB menjelaskan bahwa pemerintah berusaha tidak memberhentikan honorer sekaligus tidak memberi beban fiskal yang signifikan bagi keuangan negara.
“Jadi sekarang sedang dimatangkan. Ada opsi-opsi. Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi,” tutur Azwar Anas.
Baca Juga: Penyelesaian Honorer atau Non ASN Sudah Sampai Sini, Menpan RB: Semoga Bisa Segera Sepakat Solusinya
Berkaitan dengan opsi-opsi penyelesaian honorer, Menpan RB mengatakan bahwa opsi-opsi tersebut telah dan sedang dibahas bersama berbagai pihak, seperti DPR, DPD, Apkasi, Apeksi, APPSI, BKN, hingga beberapa perwakilan non ASN.
“Seperti pekan lalu saya ketemu para gubernur dalam APPSI, kita bahas soal tenaga non ASN. Semoga bisa segera sepakat solusinya dalam waktu yang tak lama lagi,” ujar Anas.
Azwar Anas menambahkan bahwa tenaga honorer memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat. Ia menilai para non ASN ini sangat membantu dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya.
Baca Juga: Sujud Syukur, Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan, Ini Kata Menpan RB Usai Sidang Kabinet Paripurna
“Secara faktual, memang tenaga non ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya,” jelas Anas.
Untuk itu, Azwar Anas berkali-kali mengungkap beberapa opsi solusi untuk honorer, seperti mengangkat seluruhnya atau mengangkat sesuai prioritas.
“Kita memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi,” terangnya.***
