Network
BERITASOLORAYA.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB Abdullah Azwar Anas meminta Aparatur Sipil Negara atau ASN dapat menjadikan momen Lebaran sebagai sarana perbaikan terhadap pelayanan ke masyarakat.
Dalam Rapat pertama Kemenpan RB usai Hari Raya Idul Fitri tersebut, ia tak lupa menyapa ASN jajarannya sekaligus berpesan agar memberikan kinerja yang lebih baik dan lebih cepat dari sebelumnya.
Menpan RB juga meminta agar seluruh jajaran ASN dapat kembali berfokus pada tugas melayani publik setelah cuti bersama Lebaran 2023.
Baca Juga: INFO PPPK Teknis 2022, Hasil Seleksi Kompetensi di Pemkab Nias Barat dan Daftar Peserta Lulus
Ia dalam memimpin rapat pada Rabu, 26 April juga membahas sejumlah hal penting, seperti reformasi birokrasi dan manajemen ASN.
"Pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan berdampak langsung ke masyarakat," ujar Menpan RB Azwar Anas.
Menpan RB juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Ia memberikan semangat pada ASN untuk dapat kembali bekerja.
Ia dalam rapat tersebut tak lupa menegaskan kepada seluruh ASN untuk dapat langsung mengalihkan fokus terhadap pelayanan publik setelah kembali bertugas usai libur Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
Baca Juga: Imbauan Presiden Jokowi untuk Perpanjang Cuti Lebaran 2023, Muhadjir: Kelihatannya Berjalan Bagus
Tak hanya mengingatkan jajarannya untuk berfokus, Menpan RB tidak lupa membicarakan sejumlah hal strategis di Kemenpan RB, antara lain penyiapan peraturan sehubungan dengan adanya jabatan fungsional untuk dosen.
“Kami akan diskusi menjaring masukan dari perwakilan para guru besar, dosen, dan beberapa kampus, sebagai aturan tindak lanjut untuk penataan jabatan fungsional dosen yang memang ada kekhususan pengaturannya karena mandatory UU,” ujarnya.
Anas dalam kesempatan tersebut juga membahas perkembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini dibangun di berbagai daerah.
Menpan RB menyampaikan, bulan Mei yang akan datang pengiperasian 13 MPP tambahan. Jumlah itu menambah keberadaan MPP yang telah ada di 115 kabupaten/kota. Sedangkan total target MPP tahun ini sejumlah 127 di seluruh Indonesia, sebagian besar di luar Jawa.
Baca Juga: SAH, 2 Tunjangan Ini Bisa Cair setelah Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 untuk PNS dan PPPK
Sedangkan terkait keberadaan MPP Digital, disebut Anas, sedang di kawal bersama. Kemenpan RB saat ini berfokus untuk menyempurnakan integrasi berbasis data kependudukan.
Itu memiliki tujuan agar kedepannya warga tidak perlu mengisi data berulang ketika hendak mengajukan pelayanan dari pemerintah karena data mereka sudah terintegrasi.
“Semoga bisa membantu mengakselerasi pelayanan publik di berbagai daerah. Tentu kita berterima kasih kepada pemkab/pemkot se-Indonesia yang terus bekerja meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” jelas Menpan RB.***
