Network
Contohnya, Mardani menyebutkan bahwa Tunjangan Kinerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih tinggi daripada institusi lain, termasuk tunjangan di Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. "Oleh karena itu, diperlukan standar yang adil untuk semua dan menghindari birokrasi yang rumit," tambahnya.
Mardani juga mengingatkan agar kebijakan ini dibahas terlebih dahulu dengan berbagai pemangku kepentingan, agar tujuan besar reformasi birokrasi dalam pemerintahan melalui kebijakan ini dapat dipahami bersama.
"Ini adalah ide yang menarik, tetapi perlu dipelajari secara seksama. Semua harus merujuk pada desain besar Reformasi Birokrasi. Saya mendukung pembahasan yang transparan dan melibatkan banyak pihak," ungkapnya.
Saat ini, pemerintah sedang merancang formula baru untuk pemberian Tunjangan Kinerja kepada PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pembahasan ini.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa dengan aturan baru ini, besaran Tunjangan Kinerja bagi PNS tidak akan sama di semua institusi, melainkan akan bergantung pada kinerja masing-masing PNS.
Debat mengenai prioritas antara kenaikan gaji PNS dan Tunjangan Kinerja (Tukin) terus berlanjut. Meskipun terdapat berbagai pandangan yang berbeda, penting bagi pemerintah dan anggota DPR RI untuk mempertimbangkan secara seksama dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan para PNS dan efektivitas pelayanan publik.
Dengan meningkatkan gaji PNS, diharapkan pegawai negeri sipil dapat merasakan peningkatan kesejahteraan yang layak. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa penilaian kinerja dan pemberian tunjangan didasarkan pada prestasi individu, bukan hanya mengikuti pola institusi yang ada.***
