Network
Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Alex Denni, sebagai Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, yang mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merumuskan jalan tengah dan nantinya akan dikaji dalam RUU ASN ini.
Mengenai kapan peraturan ini akan diterbitkan, belum dapat dipastikan jadwalnya. Akan tetapi, jika melihat dari Podcast Sudut Dengar Parlemen dengan Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR, membocorkan jadwal penerbitan peraturan baru.
Dalam podcast tersebut, Dede Yusuf mengatakan bahwa DPR meminta pada pemerintah agar RPP manajemen dalam hal penyelesaian guru honorer harus terbit maksimal bulan Oktober.
DPR mendesak Kemendikbud dan kementerian lain agar RPP tersebut dapat diterbitkan di bulan Oktober, tepat sebulan sebelum penghapusan tenaga honorer.
Maka, “skema-skema” yang dimaksud oleh Alex Denni sedang dibahas ini kemungkinan akan terbit pada bulan Oktober pula.
Sebagaimana Alex juga mengungkapkan bahwa bersama penerbitan RUU ASN, ia pun juga memastikan adanya PP turunan. Oleh karenanya, bukan tidak mungkin jika penerbitan RUU ASN dan RPP oleh pemerintah di waktu yang berdekatan.
Mari tenaga honorer dapat melihat hingga bulan Oktober, skema apa saja yang disediakan pemerintah pusat untuk menyelesaikan penghapusan status non-ASN pada bulan November 2023. ***
