Network
BERITASOLORAYA.com – Pemerintah akan kembali mengadakan rekrutmen calon ASN PPPK tahun 2023. Kali ini, pemerintah akan berupaya untuk menuntaskan masalah honorer melalui rekrutmen PPPK.
Berkaitan dengan rekrutmen calon ASN PPPK 2023, pemerintah meminta pemerintah daerah untuk mengisi kuota kebutuhan formasi ASN PPPK di daerah masing-masing.
Sudah ada beberapa daerah yang menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan formasi PPPK 2023 yang diajukan agar semakin banyak honorer yang diangkat menjadi ASN pada formasi tahun ini.
Terlebih melalui PP nomor 49 tahun 2018, pemerintah akan menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah. Untuk itu, kejelasan nasib tenaga honorer serta pengangkatan honorer menjadi ASN begitu dinantikan.
Kabar baik didapatkan tenaga honorer yang ada di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Pasalnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Deisy Sandra Maryana Datau menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk gaji PPPK masih sangat banyak.
Baca Juga: TERNYATA BUKAN HONORER, Kategori yang akan Mengisi PPPK Part Time, Simak 5 Jenis Tenaga Ini..
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Antara, Deisy menyebutkan bahwa anggaran gaji untuk PPPK totalnya bahkan mencapai Rp62 Miliar lebih. Hingga kini, dana tersebut masih tersisa sekitar Rp34 Miliar lebih.
“Anggaran gaji untuk PPPK masih sangat banyak. Totalnya mencapai Rp62 Miliar lebih. Saat ini masih tersisa sekitar Rp34 Miliar lebih. Ini harus dimanfaatkan. Cepat buka rekrutmen PPPK, agar anggaran tersebut terserap,” ungkap Deisy.
Dalam hal ini, Deisy meminta pemerintah daerah setempat untuk segera merekrut PPPK karena masih ada kuota PPPK yang perlu diisi.
Menurut Deisy, tenaga honorer yang terdiri dari pegawai tidak tetap maupun guru tidak tetap akan meningkat kesejahteraannya jika diangkat menjadi ASN melalui rekrutmen PPPK.
“Saya harap pemda segera mencari solusi terbaik untuk merekrut PPPK memanfaatkan anggaran yang ada,” katanya.
Pemerintah Diminta Peduli Nasib PTT
Lebih lanjut, Deisy menyinggung nasib pegawai tidak tetap atau PTT yang masih belum jelas perpanjangan kontraknya.
“Perpanjangan kontrak PTT belum jelas. Apakah akan diperpanjang atau memang hanya sampai pada Juni 2023. Ini perlu dijelaskan secara transparan,” tuturnya.
Ia menambahkan apabila pemerintah menerapkan pemutusan hubungan kerja dengan PTT maka pemda wajib menyiapkan lapangan kerja.
“Jangan biarkan SDM yang kita miliki menjadi pengangguran. Jangan biarkan pula anggaran PPPK tidak dimanfaatkan,”katanya.
Sementara itu, Andi Buna, Aliansi Peduli Gorontalo Utara mengungkap pihaknya mendesak pemda untuk segera melakukan perpanjangan kontrak bagi PTT.
Baca Juga: Timpang! Masalah Tenaga Honorer Belum Selesai, ASN Naik Pangkat 6 Kali Setahun, Akankah Nasibnya Terlupakan?
Ia menyampaikan permintaan tersebut kepada DPRD agar diperjuangkan. Menurutnya, nasib honorer atau PTT ini dipikirkan juga oleh pemerintah pusat, maka pemda wajib menerjemahkannya dengan baik melalui rekrutmen PPPK.
Perlu diketahui, tahun ini, jumlah honorer yang diangkat menjadi PPPK totalnya 1.077 orang yang terdiri dari 371 nakes, 372 guru, dan 67 tenaga teknis. Sementara itu, masih ada 2.016 orang honorer yang masih diupayakan untuk diangkat menjadi ASN PPPK.***
