Perlu diketahui juga, bahwa dalam SE tersebut, Menpan RB juga meminta instansi pusat dan daerah untuk melaksanakan sejumlah langkah strategis penanganan masalah tenaga honorer.
Hal tersebut sesuai dengan sejumlah masukan dan aspirasi yang diberikan kepada Menpan RB terkait masih dibutuhkannya non ASN dalam mendukung pelayanan publik di pemerintahan.***