Network
BERITASOLORAYA.COM - Penyelesaian tenaga honorer tahun 2023 seharusnya dilakukan tanggal 28 November mendatang, akan tetapi banyaknya persoalan yang muncul menjadi alasan penghapusan tenaga honorer dirasa perlu diperpanjang hingga Desember 2024. Namun, Menpan RB Azwar Anas meminta para tenaga honorer tetap tenang sebab saat ini pemerintah tengah rumuskan RUU ASN bersama DPR.
Menpan RB pun berjanji bahwa bulan Oktober mendatang, RUU ASN sudah siap sedia disajikan sebagai opsi penyelesaian tenaga honorer.
RUU ASN memang dikebut demi menuntaskan tenaga honorer yang cemas akan penghapusan, meskipun isinya tidak hanya berisi terkait para tenaga honorer, tetapi pemerintah menganggap RUU ASN menjadi kunci segalanya.
Tanpa RUU ASN, tenaga honorer tak punya kejelasan, kepastian, dan payung hukum yang sah, hal ini pun disetujui oleh Mardani Ali Sera, sebagai anggota Komisi II DPR yang juga menjadi anggota Panja penyusunan RUU ASN ini.
Menurut Mardani, RUU ASN berperan sangat penting untuk memberikan payung hukum yang jelas dan mengakhiri penderitaan tenaga honorer yang statusnya terus menerus digantungkan.
Kini, ada kabar terbaru dari penyusunan RUU ASN yang disebutkan oleh Endro Suswantoro, salah satu anggota Komisi II DPR lainnya.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari Youtube DPR RI pada 26 September 2023, Endro mengatakan kalau saat ini Panja RUU ASN sudah segera menyelesaikan tugasnya.
“Panja RUU ASN ini, sudah mencapai titik akhir,” ujar Endro. “Kita hari Rabu besok, akan mengadakan pandangan mini fraksi pada masing-masing fraksi.”
Harapannya dengan adanya pandangan mini fraksi ini, kita bawa ke rapat paripurna DPR RI untuk mendapatkan pengesahan pada RUU ASN.
Nah agar semuanya tidak berdampak hingga berkepanjangan, Endro juga mengungkapkan bagaimana langkah selanjutnya menjelang pengesahan.
“Supaya tidak berlarut-larut masalahnya, khususnya masalah UU ASN ini terkait penyelesaian tenaga honorer agar para tenaga honorer dapat bekerja dengan tenang dan nyaman,” tandas Endro Suswantoro itu.
Menyusul pernyataan Endro tentang penyelesaian tenaga honorer melalui RUU ASN yang disiarkan DPR RI, ada pernyataan tambahan yang juga penting diketahui para tenaga honorer.
Berdasarkkan yang dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Antara News, Endro menerangkan, “Penyelesaian tenaga honorer akan habis pada bulan November ini, bagi para tenaga honorer kami harap supaya tenang dan aman, kami akan melindungi dan tidak akan ada PHK.”
Anggota Komisi II ini juga menjelaskan, bahwa saat ini Menpan RB tengah melakukan pendataan dan audit usai diketahui banyak tenaga honorer bodong dalam database BKN.
Sebab, para tenaga honorer yang nanti diubah menjadi PPPK, ditambah lagi dengan adanya opsi PPPK part time, harus sudah terdata dalam database BKN ini.
“Tak terkecuali kualifikasi dan lain halnya,” ujar anggota dari fraksi PDI Perjuangan ini. “Beberapa hal yang perlu dicermati adalah tenaga honorer sudah masuk keranjang dalam opsi PPPK part time.”
Bukan hanya RUU ASN yang akan segera diterbitkan oleh pemerintah, turunan dari RUU ASN pun juga akan diterbitkan dengan sesegera mungkin.
Regulasi turunan dari RUU ASN ini dirilis dengan tujuan adanya pembahasan terkait status ASN yang lebih pasti bagi para tenaga honorer.
“Nanti, bakal dituangkan secara jelas tentang penyelesaian tentang tenaga honnorer terkait penyelesaian masalah tenaga honorer oleh pemerintah dalam PP turunan UU ASN,” imbuh Endro lagi.
Endro Suswantoro juga menerangkan di akhir, “Melalui PP ini, setidaknya dapat ditunggu hingga 6 bulan lamanya diterbitkan menjadi PP di sini dan akan dievaluasi bersama-sama,”
Endro pun mengisyaratkan adanya penyelesaian tenaga honorer yang akan dituntaskan secepatnya, dengan mempercepat pengesahan RUU ASN terbaru.
Semoga pengesahan RUU ASN yang dijanjikan jadwalnya pada bulan Oktober 2023 nanti, benar terwujud dan tidak akan mundur lagi, seperti jadwal pengesahan kemarin yang diungkap oleh Ahmad Doli ditargetkan selesai pada minggu ketiga bulan Agustus.***
