Network
BERITASOLORAYA.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk oleh pemerintah karena ada alasan. Pembentukan KASN ini tidak sembarangan karena harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Pembentukan KASN didasari karena banyaknya masalah dan tantangan yang tidak bisa diselesaikan dalam agenda reformasi birokrasi. Oleh karenanya, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ketentuan mengenai pembentukan KASN sendiri tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disetujui pada rapat paripurna DPR RI pada 19 Desember 2013.
Baca Juga: H-2 PENUTUPAN! Ini Jumlah Formasi dan Tahapan Seleksi Rekrutmen CPNS dan PPPK di KPK
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari berbagai sumber pada 5 Oktober 2023, ternyata pembentukan KASN ini harus melalui proses yang panjang. Sebelum disahkan, UU ASN masih tercatat sebagai RUU yang merupakan inisiatif DPR.
Dalam hal ini Komisi II DPR RI menyampaikan RUU ASN kepada pemerintah pada Juli 2011. Kemudian pada Agustus 2011, Presiden menunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas RUU ASN.
Baru setelah disepakati dalam legislasi, UU ASN Nomor 5 disahkan pada 15 Januari 2014 oleh Presiden saat itu. Hari itu sekaligus menjadi hari lahir KASN. Jadi hari lahir KASN bersamaan dengan hari disahkannya UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.
Dalam UU ASN dijelaskan bahwa KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional, berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Adapun ruang lingkup pegawai ASN yang dimaksudkan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta anggota TNI/Polri yang ditugaskan dalam jabatan ASN.
