Network
BERITASOLORAYA.com – Tren belanja online saat ini ternyata juga berlaku untuk penjualan alat peraga kampanye. Pada masa kampanye Pemilu 2024, beberapa partai politik (parpol) lebih memilih memesan alat peraga kampanye dari luar negeri dengan harga lebih murah.
Kondisi itu disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, Yulius, dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Instagram@ukmindonesiaid, Senin 15 Januari 2024.
Yulius mengungkapkan dari hasil pantauan, maraknya tren impor atribut kampanye membuat pelaku UMKM mengalami penurunan omzet yang signifikan yaitu 40 – 90 persen.
Ia menambahkan, meskipun masih ada permintaan untuk pembuatan atribut kampanye, namun tidak seramai dan sebanyak pemilu sebelumnya.
Yulius mencontohkan barang impor tersebut bisa murah karena cara sablon nya yang sangat mudah yaitu hanya tinggal menempel gambar.
Pemesanan atribut impor tersebut juga dilakukan melalui e-commerce dengan harga di bawah harga pokok penjualan atau HPP.
“Harga kaos impor sangat murah yaitu Rp8.000. Itu merusak harga pokok penjualan di UMKM Indonesia,” ungkapnya.
Baca Juga: SIMAK, Uang Rapat ASN di Pulau Sulawesi Hingga Rp150.000 per hari?
Menurutnya, masa Pemilu 2024 belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan para pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon atribut kampanye.
Tak hanya maraknya impor, lanjut dia, penurunan omzet pelaku UMKM atribut kampanye juga dipengaruhi masa kampanye yang singkat yaitu 2,5 bulan. Padahal dalam pemilu sebelumnya, masa kampanye hingga 6 bulan.
Tren kampanye saat ini juga mempengaruhi pendapatan pelaku UMKM karena banyak yang beralih menggunakan media sosial.
Selain itu, banyak parpol yang memilih memberikan bantuan sembako dibanding kaos saat berkampanye juga berpengaruh pada pendapatan UMKM.
Baca Juga: Jelang SNPMB, Yuk Simak Top 10 Universitas di Indonesia Terbaru 2024
Terkait hal itu, kata Yulius, pemerintah berupaya untuk membantu meningkatkan penjualan para pelaku UMKM dengan sistem kerja sama.
Yaitu mendorong parpol atau calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk kampanye, agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam pasokan bisnisnya.
Kemenkop UKM juga akan meminta pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar di bidang usaha konveksi dan sablon agar masuk dalam ekosistem digital.
Ke depan, Pemerintah dapat membantu pelaku usaha untuk terhubung dalam katalog elektronik atau e-katalog.
Selain itu, ia juga berharap semua pihak ikut membantu menekan peredaran produk impor dengan mengontrol kualitas dan standar produk secara ketat.
Sementara itu, dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman kemenkopukm.go.id, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Nandi Herdiaman, mengatakan omzet usaha atribut kampanye di Bandung pada tahapan Pemilu 2024 turun 70 persen.
Umumnya, musim kampanye pemilu menjadi momentum yang ditunggu pelaku UMKM.
Namun, pada tahapan Pemilu 2024 ini, yang biasa mendapatkan order 3 bulan sebelum masa kampanye, saat ini lebih banyak yang memesan secara mendadak dan jumlahnya sedikit.
Baca Juga: BERSIAP REKRUTMEN ASN 2024, Berikut Persyaratan Pendaftaran PPPK Guru
“Sebenarnya masih ada pesanan atribut kampanye, tetapi jumlahnya berkurang banyak. Saat Pemilu 2019, beberapa bulan sebelumnya sudah ada parpol yang memesan mulai Rp4 juta hingga Rp15 juta. Saat ini pesanan tidak sampai jutaan rupiah. Itu pun hanya dari caleg,” ungkapnya.
Pada 6 bulan sebelumnya, IPKB juga telah membantu mendorong penjualan para pelaku UMKM dengan membekali para anggotanya berjualan secara online dan mengandeng e-commerce.***
