HATI-HATI! PNS Tak Netral Bakal Kena Sanksi Pemotongan Tukin 25 Persen Selama 1 Tahun

BERITASOLORAYA.com - Selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendapatkan banyak laporan dugaan pelanggaran netralitas PNS.

Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman Instagram @bkngoidofficial, Jumat 2 Februari 2024, dari data per Januari 2024, BKN mendapatkan 47 laporan dugaan pelanggaran netralitas PNS.

Dari total 47 laporan, 42 di antaranya berupa laporan dugaan pelanggaran disiplin. 

Baca Juga: Cara Daftar Bansos Rp600 Ribu, BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024 akan Dicairkan Rapel 3 Bulan

Pelanggaran itu seperti:

- Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah (calon independen) dengan memberikan fotokopi KTP

- Menjadi anggota atau pengurus partai politik

- PNS dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan seperti pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, serta pemberian barang.

 Baca Juga: DIBAYAR FEBRUARI? SELAMAT, Rapelan Kenaikan Gaji Pensiun Akan Segera Cair

Termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon dalam pemilu