HATI-HATI! PNS Tak Netral Bakal Kena Sanksi Pemotongan Tukin 25 Persen Selama 1 Tahun

- Buat laporan di SBT atau Sistem Berbagi Terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing

- Lalu disampaikan ke Bawaslu untuk dikaji dan diproses

- Dilanjutkan verifikasi dan validasi, serta rekomendasi di KASN

- Kemudian disampaikan ke BKN untuk pengecekan apakah belum/sudah ditindaklanjuti PPK

- Apabila sudah ditindaklanjuti maka diberikan sanksi sesuai jenis pelanggarannya

- Apabila tidak ditindaklanjuti maka BKN akan memblokir data sampai penjatuhan sanksi oleh PPK

Di sisi lain, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 5 jenis pelangggaran netralitas terbanyak pada tahapan Pemilu 2024. Pelanggaran itu adalah:

- Sosialisasi/kampanye di media sosial

- Membuat posting, comment, share, dan like

- Mengadakan kegiatan

Editor: Tria Ari Hastuti

Terkini

AHY Bakal Calon Menteri ATR? Jubir Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden

20 Februari 2024, 21:30 WIB

TERBARU! Berikut Daftar Lengkap Progress Penetapan NI PPPK 2023 di BKN Makassar, Apa Ada Daerahmu?

20 Februari 2024, 20:42 WIB

UPDATE Penetapan NI PPPK 2023 BKN Kanreg VIII Banjarbaru, Formasi Kesehatan Paling Banyak yang Disetujui

20 Februari 2024, 18:52 WIB

TERBARU, Progres NI PPPK 2023 Teknis Dirilis Kanreg II BKN per 19 Februari 2024, Calon Abdi Negara Kumpul, yuk

20 Februari 2024, 15:28 WIB

RILIS Terbaru! Penetapan NI PPPK 2023 Kanreg II BKN Surabaya, UPDATE per 19 Februari 2024

20 Februari 2024, 14:56 WIB