BERITASOLORAYA.com – Pemerintah semakin gencar membahas solusi penyelesaian tenaga honorer di Indonesia, termasuk di dalamnya penyelesaian guru honorer yang belum diangkat menjadi pegawai PPPK.
Dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan sedang mencari solusi alternatif terbaik bagi para guru non ASN atau guru honorer.
Rapat ini berisi pembahasan soal masalah guru honorer di berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Menurutnya, solusi tersebut tidak dapat diselesaikan secara tunggal, tetapi perlu kolaborasi antara empat kementerian.
Adapun empat kementerian yang menurut Anas dapat turut serta membahas nasib guru honorer agar segera menjadi pegawai PPPK adalah Kemdikbudristek, Kementerian PANRB, Kemendagri, dan Kemenkeu.
Baca Juga: Intip 7 Tips Bangun Rumah Tangga yang Harmonis, Keluarga Auto Bahagia
Tenaga honorer, dalam hal ini guru honorer memang perlu diselesaikan dengan tepat. Banyak guru honorer yang telah mengabdi berpuluh-puluh tahun tapi belum bisa meningkatkan statusnya sebagai pegawai PPPK.
Dalam Rapat Tingkat Menteri yang diadakan pada Jumat, 5 Mei 2023 di Jakarta tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim turut menyampaikan cara atau langkah jajarannya dalam menyelesaikan masalah guru honorer.
Sebelumnya, berdasarkan data yang telah dihimpun, hingga tanggal 1 Mei 2023 sudah ada 266.560 usulan formasi guru PPPK yang diterima.
Kebutuhan guru PPPK di berbagai daerah dapat diusulkan oleh masing-masing pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Semakin banyak yang diusulkan, semakin terbuka lebar kesempatan guru honorer di daerah tersebut untuk menjadi guru PPPK.
Menteri PANRB pun berharap ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelesaikan masalah guru honorer.
Baca Juga: CALON MAHASISWA CEK! Inilah 5 Referensi Kampus Terbaik di Jogja, Lengkap dengan Rankingnya
“Ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” tuturnya seperti dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman resmi Kementerian PANRB.
Soal cara Nadiem dan jajaran menyelesaikan permasalahan guru honorer, diketahui ada beberapa langkah. Salah satu cara Nadiem agar guru honorer bisa segera menjadi pegawai PPPK adalah dengan mendorong pemda agar mengusulkan formasi guru PPPK sesuai kebutuhan.
“Itu yang kita ingin lebih banyak lagi guru non ASN (honorer) yang layak menjadi PPPK,” tutur Nadiem. Ia melanjutkan, “Kami memikirkan bagaimana kedepannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan ini secara lebih efisien.”
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika ingin guru honorer lebih banyak diangkat sebagai pegawai PPPK, tentu pemda perlu mengajukan formasi sesuai kebutuhan sehingga kesempatan para guru honorer semakin terbuka lebar.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Universitas dan Perguruan Tinggi di kota Solo, Cek di Sini
Artinya, pemda berperan penting dalam memberi kesempatan para guru honorer di daerahnya untuk bisa segera menjadi pegawai PPPK seperti yang dijanjikan pemerintah.
Wakil Kemenkeu Suahasil Nazara yang juga hadir pada kesempatan tersebut berujar bahwa pihaknya telah memiliki dana BOS dan alokasi untuk guru ASN yang ada di pemerintah daerah.
Rapat tersebut menurutnya untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dana pendidikan dapat tersedia, khususnya untuk para guru. Saat ini, pihaknya tengah mencari cara agar pendanaan bisa lebih pas untuk kebutuhan sekolah.***