BERITASOLORAYA.com – Pemerintah Papua Barat Daya atau PBD memberikan kabar bahagia untuk guru PPPK Papua terkait gaji yang disebut akan segera cair karena adanya informasi bahwa gaji yang tidak kunjung dibayarkan kepada para tenaga pendidik.
Kabar mengenai gaji bagi guru PPPK Papua yang belum dibayarkan menjadi kabar yang mengejutkan terutama setelah mengetahui bahwa ada tunggakan yang sampai menginjak angka 11 juta rupiah.
Belum dicairkannya gaji untuk guru PPPK Papua ini membuat para tenaga pendidik ini sempat melakukan demo yang belum diberikan oleh pemerintah kepada mereka setelah mengabdi kepada negara. Disebutkan bahwa pendapatan mereka belum dibayarkan selama empat bulan waktu itu.
Diketahui bahwa mereka melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan menuntut hak mereka yang belum diberikan oleh pemerintah. Selain itu, demo juga terjadi di Manokwari. Para guru PPPK mendatangi kantor kabupaten setempat untuk meminta gaji mereka yang belum cair selama empat bulan.
Padahal tenaga pendidik ini merupakan pilar utama bagi pendidikan di Indonesia dan tentu saja tindakan belum dicairkannya gaji guru PPPK Papua ini membuat semua orang merasa sedih.
Baca Juga: Usul Penetapan NI PPPK Guru Wajib Dilakukan di Tanggal Berikut, Jangan Sampai Lupa Ya, PENTING!
Apalagi biaya kehidupan di provinsi ini juga sangat tinggi, tetapi mereka tetap mengajar dan mengabdi kepada negara.
Hal ini kemudian membuat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad memerintahkan kepada seluruh kepala daerah yang ada di enam wilayah kerjanya untuk segera membayarkan gaji dari guru PPPK Papua.
Ia menyebutkan bahwa ia sudah memerintahkan setiap bupati dan juga walikota untuk segera membayarkan hak dari para guru PPPK. Selain itu, ia juga sudah menyiapkan surat perintah kepada setiap kepala daerah sejak minggu lalu.
Diketahui bahwa gaji yang akan segera cair untuk membayar guru PPPK Papua ini akan diambil dari APBD supaya masalah ini tidak terus berlarut-larut dan menemukan penyelesaian.
Bagaimanapun, para guru ini sudah menjalankan kewajiban mereka dengan baik tetapi belum mendapatkan hak mereka.
Dari perintah tersebut diketahui bahwa pemerintah Kota Sorong sudah mempersiapkan anggaran yang jumlahnya Rp900 juta. Yuli Atmini selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong mengatakan bahwa ada setidaknya 78 guru PPPK yang dimutasi dari Provinsi Papua Barat.
Meskipun belum mengalihkan SK Mutasi ke Sorong, pihaknnya disebutkan telah memersiapkan anggaran untuk membuat gaji mereka cair juga. Yuli menyebutkan bahwa satu orang akan menerima pembayaran sebesar 10 sampai 11 juta rupiah karena sudah pemerintah sudah menunggak selama tiga bulan.
Baca Juga: Batas Waktu 25 Mei 2023, Seluruh Guru TK Hingga SMA dan SMK Diminta Kemdikbud Melihat Ini
Diharapkan pemerintah setempat bisa segera membuat gaji guru PPPK Papua ini cair karena para guru sudah melakukan kewajiban mereka dengan sangat baik.***