BERITASOLORAYA.com- Sebentar lagi, kita akan menyambut secara resmi seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Namun, sorotan jatuh pada fakta yang mungkin kurang menggembirakan bagi guru swasta. Kabarnya, dalam CASN 2024, pemerintah tidak memprioritaskan guru swasta.
Mari kita simak lebih lanjut alasan di balik keputusan ini dan bagaimana guru swasta seharusnya menanggapi hal tersebut.
Dalam rangka seleksi CASN 2024, pemerintah telah menyiapkan 2,3 juta kuota, di mana sekitar 1,6 juta di antaranya adalah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga honorer. Namun, sorotan pemerintah lebih tertuju pada penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan kebijakan ini usai rapat bersama Komisi II DPR RI.
Dalam keterangan resminya, Azwar Anas menjelaskan bahwa fokus pemerintah adalah penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.
Dengan mengalokasikan sebagian besar kuota PPPK untuk tenaga honorer di instansi pemerintah, guru swasta bukanlah prioritas pada seleksi CASN 2024.
Bagi guru swasta, kabar ini tentu menjadi dilema tersendiri. Meskipun Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa penataan tenaga honorer harus tuntas maksimal Desember 2024 tanpa membedakan instansi, namun kenyataannya, guru swasta tidak mendapat prioritas dalam seleksi ini.
Satu-satunya harapan bagi guru swasta adalah menanti aturan turunan CASN 2024 yang akan menjelaskan secara rinci penataan tenaga honorer menjadi PPPK. Sejauh ini, belum ada kepastian mengenai nasib guru swasta dalam seleksi CASN 2024.
Baca Juga: Benarkah Gaji Ke 13 dan THR Akan Cair Pada Golongan Tertentu? Simak Selengkapnya...
Dalam menanggapi situasi ini, penting bagi guru swasta untuk tetap sabar dan tidak kehilangan harapan. Pengumuman resmi mengenai aturan turunan CASN 2024 mungkin membawa kejelasan terkait peluang guru swasta untuk ikut serta dalam seleksi ini.
Namun demikian, sebagai langkah awal, guru swasta dapat terus memantau perkembangan informasi terkait aturan turunan tersebut.
Komunikasi dengan lembaga terkait dan asosiasi guru juga dapat membantu untuk memahami lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dapat diambil guru swasta dalam menghadapi kondisi ini.
Dengan demikian, sambil menunggu kejelasan melalui aturan turunan CASN 2024, guru swasta dihimbau untuk tetap bersabar dan aktif mencari informasi terkini.
Harapannya, kebijakan ini tidak menghambat kesempatan bagi guru swasta untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas aparatur sipil negara melalui seleksi CASN 2024.***