Network
Hal senada pun juga diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek, Eko Yuniati bahwa rapat koordinasi tersebut akan membantu pemerintah daerah yang masih bingung dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
"Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami jadi terbantu sekali. Kami bisa berdiskusi dengan Kemdikbud Ristek, Kementerian Keuangan, BKN, KemenPAN-RB, dan juga Kemendagri sehingga kebijakan ini tidak hanya menjadi kebijakan daerah, tetapi juga kebijakan nasional," ucap Eko Yuniati.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Mamik Suparmi.
Mamik Suparmi menyampaikan bahwa dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi data kebutuhan formasi guru ASN pada PPPK 2022 tersebut merupakan sebuah awalan yang bagus.
Baca Juga: Linimasa Seleksi PPPK 2022. Penting Untuk Disimak Oleh Para Pelamar
Mamik Suparmi juga berharap dengan adanya mekanisme rekrutmen baru tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah.
"Sehingga harapan ada guru guru profesional melalui PPPK ini bisa terwujud untuk perbaikan dunia pendidikan ke depan," kata Mamik Suparmi.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Kemdikbud RI telah mengundang sejumlah perwakilan Pemerintah Daerah agar melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi data pemenuhan kebutuhan guru honorer pada formasi PPPK 2022.
Perlu kita ketahui bahwa upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk menciptakan 1 juta guru ASN melalui adanya guru profesional di seluruh daerah Indonesia dalam menunjang keberlangsungan dunia pendidikan yang baik.
