Network
BERITASOLORAYA.com – Persoalan mengenai guru honorer yang akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK terus mengalir. Banyak pihak pemerintahan yang meminta segera menuntaskan persoalan ini.
Hal ini mengingat banyaknya jumlah guru di Indonesia yang masih menjadi guru honorer dan tidak mendapatkan gaji dengan layak. PPPK dianggap sebagai solusi dari persoalan guru honorer ini tetapi dalam pelaksanaannya belum lancar.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan keterangan bahwa dirinya akan menganalisis lebih lanjut persoalan guru honorer di Jawa Timur. Persoalan ini mengenai belum adanya kejelasan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Ketua DPD RI tersebut menyampaikan rencana bahwa ia akan bertemu terlebih dahulu dengan Pemprov Jatim. Ketua DPD RI akan memberikan pertanyaan mengenai progress pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Selain itu, Ketua DPD RI berkata akan bertemu dengan gubernur dan menyatakan bahwa rakyat tidak boleh diperlakukan seperti ini. Ia berpendapat guru honorer harus diberikan prioritas agar segera diangkat sebagai PPPK.
Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK bukan hanya untuk menghargai pengabdian guru honorer tetapi untuk memenuhi janji pemerintah terhadap keinginan memprioritaskan guru honorer.
Baca Juga: Wow! ASN Muda Bisa Dapatkan Hunian Apartemen dari Pemerintah, Menpan Ungkap Hal Ini..
Ketua DPD RI berujar jika demokrasi liberal menyebabkan redupnya nilai Pancasila. “Makanya, ini karena demokrasi sudah menganut demokrasi liberal, hilang nilai-nilai Pancasila,” ujar La Nyalla.
Lebih lanjut, Ketua DPD RI mengungkapkan jika kesejahteraan guru honorer yang belum diangkat sebagai PPPK semakin terpuruk sebab oligarki ekonomi semakin berkuasa.
Oleh karena itu, Ketua DPD RI berpendapat bahwa jalan keluar dari persoalan ini adalah kembali kepada UUD 1945.
Baca Juga: Guru ASN akan Menerima Tunjangan Profesi, Khusus dan Tambahan Penghasilan? Simak Syaratnya Berikut
“Sudah benar salah satu solusinya adalah kembali ke UUD ’45 naskah asli. Kesejahteraan rakyat akan makin terjamin untuk anak cucu kita,” ucap Ketua DPD RI.
Sejumlah guru honorer lulus passing grade (GLPG) tahun 2021 di Jawa Timur menemui Ketua DPD RI, La Nyalla di Kantor Kadin Jatim pada Selasa, 7 Maret 2023. Sejumlah guru honorer yang belum diangkat sebagai PPPK tersebut menyebutkan beberapa hal.
Sejumlah guru honorer yang menagih janjinya kepada pemerintah terhadap rencana pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Sejumlah guru honorer tersebut menyampaikan kepada La Nyalla berkaitan dengan nasib para guru yang lulus passing grade 2021.
Baca Juga: Kabar Baik, Pemerintah Bakal Berikan Ini demi Kemudahan PNS Ketika Menjelang Masa Pensiun
Guru honorer lulus passing grade yang berjumlah 6.138 guru tersebut berasal dari 38 kabupaten atau kota se-Jawa Timur tidak diajukan oleh Pemprov Jatim ke dalam formasi PPPK. Sementara itu, provinsi lain mengajukan guru honorer menjadi formasi PPPK.
Hal tersebut dikatakan oleh Ma’mol Abdul Faqih selaku Koordinator GLPG bahwa provinsi lain mengajukan guru honorer menjadi formasi PPPK. Ia kemudian mempersoalkan alasan Pemprov Jatim tidak mengajukan ke pusat.
Padahal guru honorer yang tidak diajukan menjadi PPPK tersebut sudah melaporkannya kepada berbagai pihak yang bersangkutan. “Akan tetapi, tidak ada reaksi dari Gubernur. Kami sudah mendatangi kantor gubernur, tidak ada tanggapan,” ujar Ma’mol Abdul Faqih.
Sejumlah guru honorer menyebutkan harapannya agar diangkat sebagai PPPK sebab beribu guru honorer sudah melakukan pengabdiannya puluhan tahun.***
