Network
BERITASOLORAYA.com - Pada penerimaan PPPK Guru 2022 kemarin begitu banyak peserta seleksi yang berstatus TP atau tidak mendapat penempatan. Ahmad Kanedi, Wakil Ketua BULD DPD RI, merespon audiensi dari perwakilan guru-guru dan termasuk yang berstatus sebagai guru honorer di Indonesia, datang ke gedung DPD RI untuk memperjuangkan nasibnya supaya kemudian diangkat menjadi PPPK Guru.
Hasna, selaku Ketua Umum FGPPNS, mengatakan protesnya terhadap banyaknya peserta PPPK Guru yang tidak mendapat penempatan.
Hal ini diperkirakan karena pemda yang kurang optimal dalam mengusulkan kebutuhan, Ahmad Kanedi kemudian mengatakan DPD akan meminta Kemendagri supaya mendorong kepala daerah menyediakan fasilitas yang mumpuni untuk formasi PPPK Guru di daerahnya.
Berdasarkan yang dilansir BeritaSoloRaya.com dari Facebook DPD RI, Ahmad Kanedi berkata, “Kami akan mendorong Kemendagri agar memerintahkan Gubernur, sebagai wakil pusat dalam hal memfasilitasi pemenuhan formasi guru di daerah.”
Hasna pun juga mengharapkan hal yang sama melalui audiensi bersama DPD RI kala itu, “Kami harap DPD RI dapat mendesak pemda di seluruh Indonesia membuka formasi sehingga kuota guru terpenuhi,” jelasnya.
Perwakilan para guru di Riau, Nitia Hamid, menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi para guru yaitu penempatan, terutama di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan).
“Nasib guru honorer yang ada di daerah 3T harus diperhatikan, angkat lalu tempatkan sesuai sekolah induknya,” pinta Nitia.
Baca Juga: 3 KABAR KEMDIKBUD untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi Tahun 2023
“Jarak lokasi mereka jauh, butuh waktu, biaya, dan tenaga, sehingga soal penempatan harus betul-betul diperhatikan,” lanjutnya.
Ahmad Kanedi untuk kesekian kalinya dalam audiensi tersebut memperlihatkan kepeduliannya dalam upaya membantu guru honorer yang tidak dapat penempatan.
