Network
BERITASOLORAYA.com – Tahapan pengadaan PPPK guru tahun 2023 diawali dengan pengajuan formasi dari setiap wilayah. Saat ini, para guru yang berstatus honorer terus menantikan informasi mengenai jumlah formasi yang akan tersedia di daerah mereka.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud terus mendorong pemerintah daerah agar dapat mengajukan formasi PPPK guru tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan sekolah di masing-masing wilayah.
Merujuk pada data Kemdikbud, kuota atau formasi PPPK guru tahun 2023 mencapai angka 601.286 kuota yang bisa diisi oleh para pelamar, termasuk guru yang masih berstatus honorer.
Dengan demikian, kunci untuk menetapkan berapa banyak formasi PPPK guru yang akan dibuka terletak pada pemerintah daerah. Dirjen GTK Kemdikbud Nunuk Suryani, juga berharap agar pemda dapat mengajukan usulan kebutuhan formasi PPPK guru tahun 2023 sebanyak yang dibutuhkan.
Baca Juga: Secara Onsite, Tiga peserta berkebutuhan khusus Ikuti UM-PTKIN di UIN Sunan Gunung Djati
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Antara News, Nunuk mengungkapkan bahwa memang di tahun 2023 banyak dibutuhkan PPPK guru yang bisa segera mengabdi di sekolah-sekolah. “Kebutuhan guru PPPK tahun ini cukup banyak,” tutur Dirjen GTK tersebut.
Jika pemerintah daerah mengusulkan formasi PPPK guru sesuai yang dibutuhkan di masing-masing sekolah, maka kuota yang dibuka akan menyerap guru honorer secara optimal. Ini menjadi faktor penting dalam pengangkatan guru honorer menjadi pegawai ASN, khususnya sebagai PPPK guru.
Selain itu, Dirjen GTK berencana mengutamakan sejumlah guru honorer untuk menjadi PPPK guru. Ada banyak guru honorer yang akan masuk ke dalam kategori ini, yakni sebanyak 62.645 guru.
Sebagai kategori yang bakal diutamakan, sejumlah guru honorer tersebut bisa langsung menjadi pegawai ASN dengan status sebagai PPPK guru pada tahun 2023.
Respon positif diterima Kemdikbud terkait rencananya untuk menempatkan 62 ribu lebih guru honorer sebagai kategori utama, seperti dari beberapa pemerintah daerah, yakbu Pemprov Jawa Timur, Pemkot Palembang, dan Pemkab Karimun.
Sebanyak 62.645 guru honorer yang termasuk dalam kategori prioritas utama ini adalah para guru yang telah memenuhi passing grade, namun belum ditempatkan pada tahun 2022.
“P1 (prioritas 1) yang belum terakomodasi dalam PPPK 2022 akan dituntaskan tahun ini,” tutur Nunuk. Sementara untuk guru honorer lain yang tidak termasuk dalam kategori prioritas, bisa mengisi formasi sesuai yang dibuka di masing-masing daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, seluruh guru honorer yang telah memenuhi passing grade namun belum menjadi PPPK guru pada tahun 2021 akan diajukan oleh Gubernur Jawa Timur.
Di wilayah Jatim, masih ada 6.141 guru honorer yang telah lolos passing grade, tetapi belum juga diangkat sebagai PPPK guru karena menunggu formasi.
Pemerintah Kota Pelembang juga akan memaksimalkan kebutuhan PPPK guru untuk formasi tahun 2023 dengan mengusulkan sebanyak 1.300 kuota.
Angka tersebut mengacu pada para tenaga pendidik honorer yang belum diangkat sebagai PPPK guru di Pemerintah Kota Palembang.***
