Network
Dia mengatakan hal itu dikarenakan sistem zonasi di PPDB telah melenceng dari tujuan dibuat pada awalnya.
Alih-alih berhasil menargetkan pemerataan sekolah unggulan, yang terjadi justru hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami masalah. hampir
Muzani mengatakan jika PPDB bersistem zonasi yang saat ini diterapkan nyatanya malah memicu ketidakadilan.
Ia mengaku partainya, Gerindra, sedang meminta pemerintah pusat untuk dapat mengevaluasi kebijakan PPDB ini.
Namun, Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menilai sistem zonasi masih lebih baik dari sistem sebelumnya.
Sebab jika kembali pada sistem lama, saat itu terjadi banyak permasalahan seperti jual beli kursi hingga pemalsuan nilai hasil belajar.
Baca Juga: Pekerja Wajib Tahu, 5 Cara Kerja Anti Stres Ini Sering Dilupakan. Apa Saja? Cek Selengkapnya
Menko PMK menuturkan adanya sistem zonasi berhasil memberi semangat perbaikan, terlebih dalam menghilangkan fenomena "kastanisasi" di sekolah negeri.
Lebih lanjut, ia mengatakan kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan di suatu wilayah.
Sementara Muhadjir menyebut kaitan antara kecurangan pada PPDB sistem zonasi bukanlah suatu kesalahan sistem.
