"Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tetapi pengawasannya yang tidak jalan," kata Muhadjir juli lau.
Ia mengatakan untuk mencegah kecurangan, semestinya pemerintah daerah dapat mengantisipasi melalui perencanaan dan pemetaaan jumlah kursi sekolah negeri. Hal itu dilaksanakan enam bulan sebelum PPDB.
Meskipun demikian, Muhadjir akan bersikap netral jika ada pihak yang menyebut kebijakan zonasi perlu diganti.
"Kalau mau kembali ke sistem lama silakan. Kalau menurut saya, perbaikilah sistem yang ada ini, silakan diubah kalau sudah tidak cocok dan memang seharusnya begitu, harus selalu ada evaluasi dan perbaikan," kata Muhadjir Effendy yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.***