Salah satu kendala utama adalah kesenjangan infrastruktur. Sebagian daerah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses internet, listrik, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Tanpa adanya perbaikan masalah tersebut, terdapat risiko bahwa konsep digitalisasi pendidikan sedikit sulit untuk menciptakan pemerataan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Selain itu, ketersediaan perangkat dan keterampilan digital menjadi hambatan lain yang perlu diatasi oleh pemerintah.
Meskipun konsep digitalisasi pendidikan menawarkan potensi besar, tetapi apabila pelajar dan tenaga pengajar tidak memiliki akses ke perangkat atau tidak memiliki keterampilan digital yang memadai, konsep ini tidak dapat berjalan efektif.
Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pelatihan dan distribusi perangkat untuk memastikan kesetaraan dalam akses dan pemanfaatan teknologi.
Pemerintah bersama dengan pihak instansi terkait memiliki peran sentral dalam menanggapi tantangan untuk terealisasinya konsep digitalisasi pendidikan ini.
Baca Juga: Usai Kampanye Akbar 2024, Berikut Aktivitas yang Dilakukan Masing-masing Paslon
Perumusan kebijakan yang berpihak pada inklusivitas dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar adalah langkah awal yang krusial.
Selain itu, kerjasama antara sektor publik dan swasta juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat implementasi konsep digitalisasi di seluruh pelosok Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) berusaha menciptakan ekosistem pembelajaran digital melalui Kurikulum Merdeka.