BERITASOLORAYA.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 harus bisa memberikan respon terhadap dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan, serta kesejahteraan secara optimal.
Menurut Presiden Joko Widodo, APBN harus dapat mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan, serta menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menambahkan bahwa APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Karenanya kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga: KUR BSI 2024: Dapatkan Akses Dana hingga Rp100 Juta, Begini Penjelasannya
Seperti yang dikutip BeritaSoloRaya.com dari berbagai sumber pada 8 Januari 2024, penjelasan mengenai APBN tahun 2024 ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Siang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
*APBN tahun 2024 dirancang untuk memberikan jawaban tantangan masa sekarang sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan kepada percepatan transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," ujar Presiden Joko Widodo dalam pidato terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2024.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2024, Presiden memaparkan bahwa pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun.
Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473 triliun, dan hibah sebesar Rp0,4 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan belanja negara sekitar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.446,7 triliun.
Alokasi belanja negara juga diarahkan pada transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Menurut Presiden, keseimbangan primer negatif mencapai Rp25,5 triliun didorong untuk bergerak menuju positif.
"Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong untuk bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun," ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden pun turut menyampaikan bahwa pemerintah akan melaksanakan pengelolaan fiskal secara kuat, diimbangi dengan efektivitas untuk mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Melalui hal ini, pemerintah berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen sampai 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen sampai 7,5 persen, dan rasiogini dalam kisaran 0,374 hingga 0,3777.***