Network
Untuk itu pemerintah akan memperkuat peran KNEKS yang ada sejak 2020 agar lebih efektif. Selain itu juga untuk membentuk KDEKS untuk menggerakkan ekonomi syariah daerah.
Langkah-langkah dalam penguatan KNEKS akan ditempuh oleh seluruh pemangku kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Yang mana harus sejalan dengan rencana kerja yang sebelumnya ditetapkan.
“Di bawah koordinasi KNEKS ini, pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, misalnya saja membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, pemerintah mengambil peran sesuai dengan RKP 2023, yaitu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal,” tutur Wapres.
Wapres juga menyampaikan jika pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) menjadi harapan pemerintah agar maju pada segi jumlah sampai kualitas produksi.
Baca Juga: SAH, Peraturan Terbaru Presiden Sebut ASN Bisa Bertugas secara Fleksibel, Begini Bunyinya…
Pemerintah untuk rencana jangka panjang berharap KIH beroperasi melalui pemberian fasilitas insentif fiskal dan nonfiskal, juga untuk sertifikasi halal di dalam KIH. Semua layanan yang terdiri dari Sertifikat, pembiayaan, dan lainnya semua ada di lokasi yang sama.
Tidak cuma itu, pengembangan industri kecil menengah (IKM) saat ini sedang diupayakan. Wapres menyebutkan jika hal ini dilakukan agar usaha kecil mampu mengembangkan bisnisnya sampai tingkat global.
Terdapat industri kawasan menengah dalam industri keuangan mikro, di sana direncanakan akan dibuat sejenis sentra-sentra produk halal IKM. Itu dilakukan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan UMKM halal juga meningkatkan ekspor produk halal.
Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitas pembiayaan, ekspor, pemasaran dan juga bantuan pemberian sertifikasi halal pada sentra IKM produk halal.
