Network
Permintaan tersebut diajukan oleh Rafly Kande setelah melihat kekecewaan masyarakat Aceh (terutama) sebagai nasabah terbesar BSI atas kelalaian manajemen BSI hingga gangguan layanan perbankan berlangsung hingga sepekan lamanya.
Dirinya pun meminta untuk dikembalikannya Bank Konvensional agar dapat beroperasi kembali di Aceh.
“Kekecewaan masyarakat Aceh sebagai nasabah terbesar BSI, sudah di titik nadir sehingga meminta mengembalikan Bank Konvensional dengan membuat ruang diskusi dengan pakar akademisi, pakar ekonomi, praktisi bisnis, ulama, dan pejabat pemerintah Aceh,” jelasnya.
Hal serupa disampaikan pula oleh Saiful Bahri selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang mengungkapkan bahwa sebagian besar warga Aceh mengeluh akan layanan bank syariah.
Sementara itu, hanya bank syariah saja yang diperbolehkan untuk beroperasi di Aceh berdasarkan aturan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 terkait lembaga keuangan syariah.
Baca Juga: Tetap Buka, BSI siapkan Rp37,6 Triliun Uang Tunai untuk Sambut Hari Raya Idul Fitri 2023
Oleh karena itu, Saiful Bahri meninjau ulang dan merevisi aturan tersebut agar bank konvensional dapat beroperasi kembali di kota Serambi Mekkah tersebut.
“Revisi Qanun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) itu suatu yang mendesak mengingat sejak tidak beroperasinya bank konvensional banyak pengusaha hingga warga mengeluh terkait layanan Bank Syariah di Aceh,” tukasnya.
Sebagai informasi bahwa BSI dibentuk dari gabungan bank HIMBARA syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah dan berdasarkan Qanun LKS Aceh No. qq tahun 2018.***
