Network
BERITASOLORAYA.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini dalam upaya mendorong sektor industri agar lebih siap memasuki pasar wajib sertifikasi halal yang rencananya dijalankan mulai dari 2024. Salah satu upaya yang dilakukan Kemenperin yakni mengatur pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar memiliki akreditasi untuk memberikan sertifikasi halal yakni Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Doddy Rahadi selaku kepala Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menyebutkan, telah ada 13 UPT di Indonesia yang saat ini berkomitmen sebagai LPH.
Hal itu disampaikan Doddy dalam Peluncuran LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri atau BSPJI Banjarbaru yang menerima akreditasi sebagai LPH dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.
Baca Juga: Demi Sambut Jamaah Haji, 489 PPIH telah Diberangkatkan Kemenag. Ini Rincian Tugasnya
“Dari 24 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini sudah ada 13 UPT yang berkomitmen serta sudah siap dan terakreditasi sebagai Layanan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melayani masyarakat industri dalam negeri,” ujar Doddy Rahadi melalui keterangan di Jakarta, Minggu, 21 Mei 2023.
Ia di kesempatan yang sama menyampaikan, salah satu LPH, yakni LPH BSPJI Banjarbaru memiliki ruang lingkup yang siap untuk mensertifikasi produk makanan dan minuman.
Hal itu akan mempermudah sekaligus meningkatkan efisiensi terhadap proses sertifikasi halal, bagi masyarakat industri untuk wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
Upaya pengembangan LPH BSPJI Banjarbaru yakni melalui terus meningkatkan kemampuan, dalam sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam ruang lingkup sertifikasi.
