Network
BERITASOLORAYA.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini dalam upaya mendorong sektor industri agar lebih siap memasuki pasar wajib sertifikasi halal yang rencananya dijalankan mulai dari 2024. Salah satu upaya yang dilakukan Kemenperin yakni mengatur pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar memiliki akreditasi untuk memberikan sertifikasi halal yakni Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Doddy Rahadi selaku kepala Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menyebutkan, telah ada 13 UPT di Indonesia yang saat ini berkomitmen sebagai LPH.
Hal itu disampaikan Doddy dalam Peluncuran LPH Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri atau BSPJI Banjarbaru yang menerima akreditasi sebagai LPH dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.
Baca Juga: Demi Sambut Jamaah Haji, 489 PPIH telah Diberangkatkan Kemenag. Ini Rincian Tugasnya
“Dari 24 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini sudah ada 13 UPT yang berkomitmen serta sudah siap dan terakreditasi sebagai Layanan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melayani masyarakat industri dalam negeri,” ujar Doddy Rahadi melalui keterangan di Jakarta, Minggu, 21 Mei 2023.
Ia di kesempatan yang sama menyampaikan, salah satu LPH, yakni LPH BSPJI Banjarbaru memiliki ruang lingkup yang siap untuk mensertifikasi produk makanan dan minuman.
Hal itu akan mempermudah sekaligus meningkatkan efisiensi terhadap proses sertifikasi halal, bagi masyarakat industri untuk wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
Upaya pengembangan LPH BSPJI Banjarbaru yakni melalui terus meningkatkan kemampuan, dalam sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam ruang lingkup sertifikasi.
Baca Juga: Sudah 10 Tahun Menikah dan Dikaruniai 3 anak. Desta Menggugat Cerai Natasha Rizky, Kenapa?
Saat ini, LPH BSPJI Banjarbaru telah memiliki total 10 SDM yang terbagi pada tiga tugas. Sebagai Auditor halal sebanyak lima orang, pendamping proses produk halal sebanyak tiga orang dan SDM sumber daya syariah sebanyak dua orang.
Pemerintah menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang No. 33 yang rilis tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No. 39 yang rilis pada Tahun 2021.
Peraturan tersebut berlaku secara bertahap mulai 2024 yakni makanan dan minuman, lalu dilanjutkan produk komoditas obat, kosmetik juga barang Oktober 2026 mendatang.
Baca Juga: Jalan Tol Tegal-Cilacap Kapan Dimulai? Puluhan Desa yang akan Terdampak Proyek Ini Adalah…
Oleh sebab itu, demi mempercepat pertumbuhan ekosistem industri halal, Kemenperin dalam upaya memberdayakan industri halal melalui kerja sama pemberdayaan industri, memfasilitasi proses sertifikasi, dan penguatan infrastruktur pada industri halal.
Namun demikian, Kepala BSPJI Banjarbaru Arhamsyah menyebutkan keberadaan LPH BSPJI di Banjarbaru memiliki tujuan tersendiri yaitu meningkatkan daya saing terhadap industri nasional, membangun persaingan usaha secara sehat dan adil, dan menjamin mutu untuk hasil industri.
“Produk yang telah menggunakan standar halal diharapkan memiliki mutu yang baik dan konsisten sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pemasaran secara global,” ujarnya.
Arhamsyah berharap adanya LPH BSPJI Banjarbaru dapat berkontribusi membantu semua bentuk industri terkait pengembangan produk halal untuk wilayah Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Ngeri Juaranya Sekolah Swasta, Top 10 Daftar SMA Terbaik di Semarang Berdasarkan Nilai UTBK 2022
LPH BSPJI sendiri telah didukung dengan SDM auditor yang bersertifikasi, juga laboratorium uji halal yang telah siap melayani pelanggan industri.***
