Network
BERITASOLORAYA.com - Bantuan sosial atau bansos kini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Apalagi kian banyaknya pencairan bansos mendekati gelaran Pemilu 2024.
Di dalam debat Calon Presiden (Capres) ke 5 pada Minggu 4 Februari 2024, bansos bahkan menjadi salah satu topik pembahasan dalam debat Capres.
Ada sejumlah pihak yang mengatakan jika percepatan penyaluran bansos sebelum Pemilu 2024 terkait dengan kampanye salah satu pasangan calon.
Terkait hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, memastikan bansos yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak terkait dengan Kampanye Pemilu 2024.
"Di masa kampanye Pemilu memang sangat sensitif, tetapi yang pasti bansos itu program lama dan tidak terkait dengan Pemilu," tegasnya dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Kominfo, Selasa 6 Februari 2024.
Ia menambahkan pemberian bantuan kepada warga tidak mampu di awal tahun 2024 merupakan upaya pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu.
Lewat bantuan itu, lanjut dia, pemerintah berharap penerima bansos dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok yang terdampak kenaikan harga pangan.
Budi Arie menyatakan dampak El Nino menyebabkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok salah satunya beras. Menurutnya hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah menjadi isu iklim dunia.
Menkominfo menyadari di masa Kampanye Pemilu, pemberian bansos rentan dipolitisasi karena jadwal penyalurannya yang bersamaan.
Namun, Budi Arie menekankan pemberian bansos merupakan bukti perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Menkominfo mengimbau masyarakat untuk cermat dalam menerima informasi yang berkaitan dengan bansos.
Baca Juga: HORE! 4 Bansos Cair Bersamaan 6 Februari 2024, Cek Apa Saja Bantuannya, Kamu Salah Satu Penerimanya?
"Contohnya pembagian bansos di Istana Bogor oleh Presiden. Hal itu diklaim hanya terjadi di masa Kampanye Pemilu. Padahal kegiatan serupa juga sudah terjadi di masa lebaran tahun lalu," jelas Budi Arie.
Ia juga meminta masyarakat untuk selalu melakukan cek fakta terhadap berbagai informasi yang beredar di internet agar tidak termakan berita bohong atau hoaks.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi, juga menyatakan bansos merupakan program pemerintah yang tidak ada hubungannya dengan pemilu.
Meski demikian, apabila bansos digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye pemilu, maka dapat dikualifikasi sebagai politik uang.
Dalam hal ini, Puadi memastikan Bawaslu akan mengimbau kepada pihak terkait untuk tidak menyalahgunakan bansos demi kepentingan pemilu.
"Nantinya, kami akan bertemu secara langsung dengan pihak penyelenggara bansos untuk memberikan imbauan. Tapi tidak kemudian menyuruh penyelenggara untuk menahan bansos," kata Puadi dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman Bawaslu.
Baca Juga: Serba-serbi Bansos 2024: Apa itu BLT Mitigasi Risiko Pangan dan Kapan Cairnya?
Seperti diketahui, ada 5 bansos yang telah disalurkan hampir bersamaan pada bulan Februari 2024 yang berdekatan dengan gelaran Pemilu pada tanggal 14 Februari.
Penyaluran bansos itu ada yang berupa barang dan uang tunai yang langsung dicairkan ke rekening penerima bantuan.
Lima bansos yang dicairkan tersebut adalah Bantuan Pangan Beras 10 Kilogram, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu juga ada BLT Mitigasi Risiko Pangan sebagai pengganti BLT El Nino, serta Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak sekolah.
Penerima bansos tersebut juga sudah terdata sebelumnya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan di Kemendikbudristek untuk PIP.
Pemberian bansos ditujukan bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Pemerintah berharap pemberian bansos bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Itulah ulasan Menkominfo yang menegaskan program bansos tidak terkait dengan kampanye Pemilu 2024.***
