BERITASOLORAYA.com – Tenaga honorer yang bekerja di bawah naungan pemerintah provinsi ini patut bergembira. Pasalnya, ditetapkan bahwa pada tahun 2023 para tenaga honorer tersebut masih dapat bekerja seperti biasa meski ramai kabar penghapusan.
Bahkan, salah satu dari provinsi yang tetap mempekerjakan honorer di tahun 2023 secara tegas menolak penghapusan honorer.
Isu penghapusan honorer sendiri bukan kabar burung belaka. Hal ini berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang mengisyaratkan di tahun 2023 status kepegawain hanya ada pegawai PNS dan PPPK.
Lantas, provinsi mana saja yang masih mengizinkan honorer untuk tetap bekerja tahun 2023 tanpa khawatir penghapusan?
Adapun daerah pertama yang berkomitmen untuk tidak menghapus tenaga honorer adalah Pemprov Kalimantan Timur.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan tidak akan menjalankan penghapusan tenaga honorer di Pemprov Kalimantan Timur dan masih akan terus mengizinkan tegana honorer bekerja.
Isran sendiri tidak setuju adanya penghapusan honorer, sebab menurutnya akan ada banyak pihak yang terdampak selain honorer itu sendiri.
Baca Juga: Khusus Guru SMP, Bahan Ajar Gratis dari Kemdikbud, Klik Link di Sini untuk Download
“Bayangkan 4 juta orang tenaga honorer di seluruh negeri ini, dihapus bagaimana ini ceritanya,” ucap Gubernur Kalimantan Timur dikutip BeritaSoloRaya.com melalui laman resmi Pemprov Kaltim.
Isran juga berujar bahwa pemerintah belum sanggup menyediakan lapangan kerja untuk honorer di luar sektor pemerintahan, sehingga dampaknya akan besar jika 4 juta honorer dihapus.
Tenaga honorer, kata Isran, memiliki peran besar dalam bidang pekerjaannya, bahkan bisa lebih bagus kerjanya. Menurutnya, honorer dapat diprioritaskan menjadi pegawai PPPK alih-alih dihapus.
Selain Gubernur Kalimantan Timur yang menegaskan tidak akan menghapus honorer di daerahnya, tenaga honorer di lingkungan Pemprov Gorontalo juga tetap dapat bekerja tahun 2023.
Tenaga honorer atau Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) di Pemprov Gorontalo yang ditetapkan hingga tahun 2022 dipastikan dapat bekerja tahun 2023 berdasarkan surat edaran.
Adapun surat edaran tersebut berisi tentang penunjukan TPK tahun 2023 yang ditanda tangani pada tanggal 28 Desember 2022 lalu.
Tentunya, keputusan honorer dapat bekerja di Pemprov Gorontalo tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
- OPD atau Organisasi Perangkat Daerah dapat menunjuk TPK untuk mengisi jabatan yang tidak dilaksanakan tugasnya oleh ASN atau mengisi kekosongan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- Penunjukkan honorer TPK untuk tahun 2023 mengacu pada jumlah honorer TPK di tahun 2022.
- OPD tidak diperkenankan untuk menambah jumlah honorer TPK 2023. SK harus mengacu pada jumlah TPK di tahun 2022.
Jika OPD harus mengganti honorer TPK yang telah terdata, OPD harus melakukan seleksi ulang demi menjaga akurasi data TPK yang telah dihitung.
Baca Juga: Dinanti, Kapan Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes? Begini Penjelasannya, Ada Batas Waktu...
Pemprov Gorontalo sendiri telah melakukan pedataan terhadap tenaga TPK hingga tahun 2021. Dari sejumlah 4.375 TPK hingga tahun 2022, yang sudah terdata ada 3.557 TPK.
SK untuk para TPK tahun 2023 diserahkan ke masing-masing OPD. harapannya, SK sudah ada paling telat 2 Januari 2023 sehingga Januari sudah bisa dibayarkan upahnya.***