BERITASOLORAYA.com – Pemerintah telah merencanakan akan melakukan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, tepatnya akan mulai berlaku di bulan November 2023.
Untuk mengantisipasi timbulnya masalah akibat penghapusan tenaga honorer tersebut, pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan terhadap para pegawai non ASN tersebut.
Pendataan tenaga honorer yang dilakukan tersebut, bukanlah untuk melakukan pengangkatan langsung, melainkan hanya untuk mendapatkan jumlah tenaga non ASN yang saat ini mengabdi.
Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB mengungkapkan adanya 3 skenario yang dipersiapkan pemerintah untuk mengantisipasi timbulnya masalah karena penghapusan tenaga honorer.
Baca Juga: Kabar Gembira untuk Guru Honorer yang Digaji APBD, Peraturan Baru untuk Kesejahteraan Tendik
Dari ketiga skenario tersebut, pemerintah akan memilih salah satu yang dinilai paling tepat untuk diberlakukan.
Pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah skenario pertama.
Namun Azwar mengakui bahwa hal itu akan berdampak pada efesiensi anggaran dan semakin beratnya beban negara.
Kemudian untuk skenario kedua, tenaga honorer akan diberhentikan seluruhnya.
Sedangkan untuk skenario ketiga, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN akan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
“Terkait skenario kedua kalau diberhentikan semua tentu akan berat karena banyak honorer yang memberikan pelayanan, bahkan sebagai tulang punggung pelayanan diberbagai daerah,”kata Azwar.
Sedangkan terkait skenario ketiga, pemilihan berdasarkan skala prioritas akan dilakukan secara bertahap.
Menpan RB juga menjelaskan tentang alasan diutamakannya bidang pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kenapa pendidikan dan kesehatan diutamakan karena banyak sekolah – sekolah di desa – desa terpencil utamanya diluar Jawa belum memiliki ASN guru,”ujar Azwar.
“Demikian juga dengan puskesmas puskesmas di pedesaan,” tambahnya.
Azwar juga menjelaskan tentang pengkajian mendalam yang terus dilakukan bersama pihak-pihak terkait lainnya guna mengatasi permasalahan tenaga honorer.
“Yang lain nanti bertahap akan kita kaji, kita masih dialog terus dengan DPR,”ucap Azwar.
“Saya juga sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan karena 2022 prioritas masih pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Azwar mengatakan tentang adanya perbedaan angka dibandingkan dengan jumlah yang sebelumnya, yang terlihat saat proses pendataan tenaga honorer dilakukan.
Azwar memberikan contoh data di tahun 2005 yang menunjukkan adanya sekitar 800 ribu tenaga honorer yang saat itu diangkat menjadi ASN tanpa tes, sehingga bersisa 60 ribu orang.
Namun, pada saat dilakukan pendataan kembali, angka tersebut naik 11 kali lipat.
“Oleh karena itu, saya kirim surat ulang untuk pemda dalam hal ini gubernur dan bupati walikota,”tutur Menpan RB.
“Melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekda, yang bertanggung jawab mutlak atas data yang masuk,”lanjutnya.***