BERITASOLORAYA.com – Salah satu bentuk perlindungan terhadap para pekerja baik itu pegawai ASN, masyarakat umum, atau tenaga honorer, bisa didapatkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Selayaknya guru dengan status ASN, guru honorer pun perlu mendapat perhatian dari pemerintah lewat berbagai fasilitas, seperti tunjangan hingga perlindungan.
Khusunya untuk guru honorer di Bengkulu, pemerintah daerah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut diberikan untuk 1.266 guru honorer.
Namun, pemberian BPJS Ketenagakerjaan terhadap sejumlah guru honorer tersebut ikut memunculkan kabar lain yang kurang sedap didengar.
Perlu diketahui sebelumnya, meskipun statusnya sebagai honorer, guru honorer ikut membantu mencerdaskan anak bangsa sama seperti guru ASN.
Bahkan, di beberapa daerah yang kekurangan tenaga pendidik ASN, guru honorer lah yang mengisi kekosongan tersebut dan berdiri di garis depan pendidikan.
Tenaga honorer sendiri termasuk guru honorer, saat ini sedang dihantui wacana penghapusan. Hal ini berdasarkan aturan dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 soal manajemen PPPK.
Disebutkan bahwa 5 tahun mendatang sejak PP tersebut disahkan atau tepatnya pada tahun 2023, tenaga honorer akan ‘menghilang’ sebab status kepegawaian hanya ada PNS dan PPPK saja.
Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya dapat membantu meringankan beban honorer sebab dirinya mendapatkan perlindungan sosial ekonomi di masa mendatang.
Pemberian BPJS Ketanagakerjaan untuk guru honorer di Bengkulu dilakukan langsung oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan serta Wakil Walikota Dedy Wahyudi.
BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada seluruh elemen masyarakat dengan berbagai profesi di kota setempat, termasuk guru honorer.
Prosesi penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan berlangsung di kantor Walikota Bengkulu pada Senin, 9 Januari 2023. Ketika penyerahan, ada kabar tidak sedap yang didengar Walikota.
Ternyata, para guru honorer yang mengajar atau mengabdi di sekolah swasta belum tersentuh BPJS Ketenagakerjaan.
Mendapati kabar tidak sedap demikian, Walikota Bengkulu tersebut segera meminta data guru honorer yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan untuk diusulkan pada tahap berikutnya.
“Saya tadi dapat informasi juga bahwa yang swasta belum. Maka saya minta tadi didata juga seluruh guru swasta,” ujarnya seperti yang dilansir BeritaSoloRaya.com dari situs Info Publik.
“Kita (Pemkot Bengkulu) ingin mengcover mereka dengan BPJS Ketenagakerjaan,” lanjut Helmi yang didampingi Sekda, Asisten III, Kadikbud, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu.
Agar seluruh guru honorer di sekolah swasta tercover BPJS Ketenagakerjaan, Helmi berharap sekolah-sekolah swasta dapat transparan memberikan data para guru secara lengkap.
Baca Juga: Selamat, 475.016 Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kembali Dapatkan Bantuan Kemenag. Berupa Apa Ya?
“Jadi kita minta nanti sekolah-sekolah swasta untuk menyampaikan data guru-guru terbarunya yang belum tercover BPJS. Pemerintah Kota Bengkulu nanti akan memberikannya,” tutur Helmi.
Walikota Bengkulu tersebut melanjutkan, “Insya Allah akan lebih menguatkan bagi para tenaga pendidik terutama swasta agar mendapatkan rasa nyaman ketika bekerja,”.
Pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada guru honorer menjadi salah satu bentuk perhatian Pemkot Bengkulu yang menjadi kabar gembira di awal tahun ini.***