BERITASOLORAYA.com – ASN harap memperhatikan instruksi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta Kementerian PANRB yang sejalan dengan arahan tersebut.
Presiden Jokowi telah memberikan instruksi agar pemerintah daerah bekerja keras meningkatkan beberapa hal. Sejalan dengan arahan tersebut, Kementerian PANRB turut mendorong melalui penerapan reformasi birokrasi tematik.
Diketahui bahwa Presiden Jokowi sempat menyinggung jumlah ASN dalam sebuah rapat koordinasi dan menyebut bahwa indikator kinerja baru bagi ASN juga sudah ada.
Baca Juga: Catat, Lulusan 7 Prodi Ini Berpeluang Besar Direkrut dalam Seleksi CPNS 2023, Kamu Termasuk?
“Kita tahu jumlah ASN kita itu 4,2 juta. Ini jumlah yang sangat besar. Dan sekarang semua sudah ada indikator kinerjanya yang baru untuk ASN,...” kata Presiden Jokowi saat memberi arahan di Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 17 Januari 2023.
“KPI-nya (key performance indicator) ada semuanya sesuai dengan program prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN (tingkat komponen dalam negeri pada belanja pemerintah),” sambungnya.
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari menpan.go.id, implementasi reformasi birokrasi ini memiliki fokus dalam 5 aspek tematik.
Adapun 5 aspek tematik tersebut yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.
Bahkan Presiden Jokowi juga menekankan terkait skema reformasi birokrasi tematik untuk diimplementasikan di lingkungan TNI, Polri, dan Kejaksaan.
“Nanti saya minta kepada Menteri PANRB untuk juga diberikan kepada Polri, TNI, dan Kejaksaan biar semuanya memiliki KPI yang jelas,” terang Jokowi.
Bukan hanya itu saja, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri PANRB yang hadir dalam Rakornas tersebut, juga menyampaikan bahwa penilaian reformasi birokrasi mulai 2023 akan lebih fokus pada dampak yang dapat dirasakan masyarakat sesuai arahan Jokowi.
Lebih lanjut, dengan penajaman reformasi birokrasi melalui 5 aspek tematik yang terdiri dari kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi, diharapkan dapat semakin mewujudkan birokrasi berdampak yang kini sedang menjadi concern pemerintah.
Baca Juga: Mendesak, Guru Segera Cek Info Tentang Tunjangan Insentif dan Khusus 2022, Hangus 2 Hari Lagi
Bahkan Anas selaku Menteri PANRB juga menyampaikan bahwa setiap ASN itu mendukung program reformasi birokrasi tematik yang bermuara pada kepastian gerak birokrasi sampai menjalankan pelayanan publik berbasis digital.
“Sehingga setiap ASN itu mendukung program reformasi birokrasi tematik, yang muaranya adalah memastikan gerak birokrasi hingga daerah mampu mempercepat pencapaian penurunan kemiskinan, meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, memacu belanja produk dalam negeri, dan menjalankan pelayanan publik berbasis digital pada setiap lini,” kata Anas.***