BERITASOLORAYA.com- Dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK terdapat satu hal yang menjadi penentu.
Satu hal yang jadi penentu tenaga honorer diangkat jadi PPPK adalah masa kerja atau TMT.
Akan tetapi justru masa kerja yang jadi penentu tenaga honorer diangkat jadi PPPK justru banyak dikeluhkan oleh tenaga honorer.
Keluhan tenaga honorer tersebut disampaikan pada saat mengajukan permintaan untuk pengadaan RDP yang berkaitan dengan nama-nama yang lolos administrasi PPPK dan CPNS, pada Selasa, 11 April 2023.
Seperti diketahui bahwasanya ada 599 dari 600 nama yang lolos administrasi itu diumumkan di Kantor BKPSDM atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dari daftar yang diberikan, terdapat sejumlah nama yang masa kerjanya baru di atas 2020.
Selain itu, juga ada yang belum pernah bekerja sebagai honorer di Pemerintah Kabupaten Merauke.
Di sisi lain ada tenaga honorer yang telah di atas lima tahun hingga 15 tahun justru tidak masuk.
Sementara untuk patokan tenaga honorer diangkat jadi PPPK adalah masa kerja atau TMT (terhitung mulai tanggal) bekerja.
Dari hasil seleksi administrasi tersebut, tenaga honorer menyampaikan ketidakpuasannya pada hasil seleksi administrasi CPNS dan PPPK.
Baca Juga: SELAMAT! 250.432 Peserta Lulus PPPK Guru 2022, Akhirnya Setengah Juta Honorer Diangkat Jadi ASN
"Merasa tidak puas atas hasil tersebut, mereka (honorer) datangi kantor DPR minta kami untuk RDP dengan menghadirkan Pemerintah Kabupaten," kata Ketua Komisi C DPR Kabupaten Merauke, Cosman Jem.
Perlu diketahui bahwasanya untuk permintaan RDP ini ditujukan agar Pemkab dapat mengklarifikasi nama-nama tenaga honorer secafa transparan dan jelas.
Pengajuan RDP ini akan diteruskan ke tiga pimpinan dewan agar memutuskan pelaksanaan RDP antara honorer yang tidak lolos bersama BKPSDM atau pimpinan daerah setempat.
"Maksud kedatangan kita kemari mau menyampaikan kekecewaan terkait 600 nama yang lolos kemarin, sebenarnya ada hak hang seharusnya kami terima, tapi diambil oleh orang lain," kata Koordinator Honorer Merauke, Pujiono.
Pujiono juga mengaku bahwa memiliki data lengkap terkait nama-nama yang lolos banyak yang tidak sesuai.
Dalam hal ini, besar harapan tenaga honorer untuk mendapatkan keadilan dari hasil seleksi administrasi CPNS dan PPPK.***