BERITASOLORAYA.com - Tenaga honorer di Indonesia rencananya bakal dihapuskan di bulan November 2023 ini, tetapi pihak pemerintah pemerintah sendiri ingin seluruh tenaga tetap bertugas.
Hal ini lantaran para tenaga honorer sendiri sangat berjasa. Pemerintah juga mengungkap bahwa pelayanan administrasi publik tak mampu mengatasi urusan-urusan administrasi tanpa ketersediaan tenaga honorer di instansi.
Pihak pemerintah seperti Kemenpan RB dan Kemendikbud, sampai para Kepala Daerah seperti Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dan Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya mencoba mencari cara terbaik supaya tenaga honorer tidak akan kehilangan pekerjaan.
Kemenpan RB sendiri mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah sejujurnya ditekan untuk mengangkat tenaga honorer demi mengatasi urusan-urusan di daerahnya.
Baca Juga: TAHUN 2023 Pemerintah Buka Seleksi CASN, PPPK dan PNS untuk Umum, Ada Jadwalnya?
Ini disebabkan pegawai ASN yang tersedia tak mampu mengatasi seluruhnya, maka tenaga honorer terpaksa dikerahkan untuk membantu pegawai ASN menangani administrasi publik.
Azwar Anas selaku Menpan RB, mengatakan bahwa siklus negatif yang membuat banyaknya tenaga honorer kemudian diangkat, harus ditiadakan.
Apa yang dimaksud Menpan RB dengan ‘siklus negatif’ itu? Siklus negatif yang disebutkan oleh Menpan RB ini adalah sistem perekrutan ASN yang tidak berkualitas.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari Youtube Kementerian PANRB, karena tidak berkualitas itulah, kemudian sistem birokrasi tidak berjalan dengan semestinya sehingga tidak profesional dan berdampak pada sistem administrasi yang lambat.
Baca Juga: Temui Kelompok Cipayung Plus, Wakil Ketua DPR RI: Saya Berharap Dapat Mencetak Pemimpin Nasional
"Perkrutan ASN tidak berkualitas,” ujar Azwar Anas. “Karena tidak berkualitas, birokrasinya tidak profesional, akhirnya pelayanan publiknya lambat tidak berkualitas," tambahnya.
“Karena pelayanan publiknya lambat dan tidak berkualitas, maka kata Pak Alex investasi terhambat. Sudah pasti ini,” tambahnya lagi.
Administrasi yang terhambat itu kemudian menjadi penghalang dari aktivitas investasi yang ada, maka lapangan kerja sulit terbuka, dari sana lah para Bupati/Wali Kota terpaksa mengangkat ribuan bahkan sekarang jutaan tenaga honorer di Indonesia.
Menpan RB tersebut melanjutkan, “Jika terhambat maka lapangan pekerjaan sulit didapat, kemudian pengangguran meningkat, dan kepala daerah didesak untuk menerima tenaga honorer yang meningkat terus.”
Untuk menghentikan laju perekrutan tenaga honorer di sejumlah daerah dan memutus ‘siklus negatif’ dari sistem perekrutan ASN yang tidak berkualitas, Menpan RB mengajak supaya siklus negatif ini dipotong dan tak akan ada perekrutan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai jutaan seperti sekarang.
“Maka siklus ini, dengan pertemuan ini ayo kita potong pelan-pelan,” himbau Azwar Anas di depan para kepala daerah di Banten. “InsyaAllah saya yakin, bisa ini,” imbuhnya.
Ditekankan pula olehnya, bahwa nanti rekrutmen tenaga honorer maupun ASN harus berkualitas supaya birokrasi lebih profesional dan pelayanan bisa lebih cepat dan lapangan kerja bisa terbuka lebar.
Pengangguran juga bakal berkurang pastinya, dengan begitu para bupati/wali kota di masing-masing daerah tidak akan ditekan lagi untuk merekrut tenaga honorer dalam jumlah yang besar-besaran seperti saat ini.***