BERITASOLORAYA.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan adanya upaya percepatan penurunan jumlah pengangguran di tahun 2024 melalui pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Hal itu demi menyelesaikan kemiskinan dan stunting.
Hal itu disampaikan oleh Menkeu pada Rapat Paripurna DPR RI dengan topik pembahasan terkait tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi tentang kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada RAPBN Tahun 2024 di Jakarta.
Pemerintah, disampaikan Menkeu, akan menempuh berbagai upaya demi penurunan pengangguran. Dapat dilaksanakan dengan mendorong sektor-sektor yang memiliki lapangan kerja yang luas sekaligus efek pengganda yang besar.
Salah satunya upaya penurunan pengangguran dan kemiskinan yakni meningkatkan infrastruktur mendasar di wilayah dengan program padat karya. Dengan demikian akan tercipta sumber penghasilan melalui pasangan pekerjaan untuk masyarakat.
Baca Juga: 3 HARI LAGI, Guru Semua Jenjang Bersiap Terima Gaji ke 13 dan Tanggal 5 Juni Ada Uang Ini...
“Terkait target kemiskinan dan pengangguran di 2024, dapat kami sampaikan upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Sri Mulyani Selasa, 30 Mei 2023.
Sehubungan dengan itu, tingkat pengangguran dalam negeri menunjukkan penurunan selama dua tahun terakhir. Penurunan itu terjadi usai sempat meningkat akibat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu.
Indonesia juga mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 0,38 persen di Februari 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang rilis 5 Mei 2023.
Namun bila dibandingkan dengan jumlah pada Februari tahun lalu, terdapat penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,45 persen dari yang sebelumnya 5,83 persen.
Baca Juga: PNS Boleh Berpoligami? Simak Keterangan Selengkapnya Berikut Ini, Awas, Jangan Sampai Salah Paham!
Total pengangguran nasional jika berdasarkan jumlah turun 0,41 juta orang. Dari yang mulanya 8,4 juta orang pada Februari 2022 menjadi 7,99 juta orang pada Februari 2023.
Dari data tersebut pemerintah memiliki keyakinan mampu memulihkan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan jumlah signifikan.
Pemerintah juga menyiapkan upaya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dalam jangka pendek. Pada 2024 akan ada penghapusan kemiskinan ekstrem juga penghapusan prevalensi stunting.
Upaya dalam menghapus kemiskinan akan ditempuh dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat sehari-hari, pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan banyaknya kantong-kantong kemiskinan.
Dari upaya tersebut pemerintah membidik dapat menurunkan kemiskinan hingga 0 persen.
Sementara itu pemerintah berupaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen, yang akan difokuskan pada kebijakan penguatan intervensi sensitif dan spesifik di 12 provinsi prioritas.
12 provinsi itu terbagi menjadi tujuh provinsi prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi sisanya memiliki jumlah anak penderita stunting terbesar.***