Network
Pertama, Ombudsman fokus pada dasar hukum, hal ini terkait proses penyusunan Peraturan Komisi (Perkom) KPK Nomor 1/2021.
Kedua, Ombudsman mengklarifikasi terkait proses pelaksanaan dari regulasi yang ada dan integritas dari lembaga lain saat proses seleksi.
Baca Juga: Penerima Kartu Prakerja Gelombang 17 Sudah Diumumkan, Berikut Cara Pendaftaran Pelatihan
Ketiga, Ombudsman mempertanyakan konsekuensi atau peruntukan hasil dari peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.
Robert Na Endi Jaweng juga mengutarakan bahwa dua minggu sebelumnya sudah bertemu dengan berbagai pihak yang menjadi pihak terlapor.
Pertama, Ombudsman telah bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) yang diwakili oleh Sekretaris Deputi.
Butuhnya klarifikasi dari pihak Kemenpan ini dikarenakan Kemenpan merupakan regulator yang menyusun kebijakan terkait manajemen kepegawaian RI.
Namun, Ombudsman masih berharap Menteri Kemenpan atau Kepala Deputi dapat hadir untuk menjelaskan terkait kebijakannya secara langsung.
“Kami tetap berharap dan akan tetap mengundang nanti yg hadir sendiri Menteri Kemenpan atau paling tidak Deputi karena kemarin yang hadir adalah sekretaris deputi yang penjelasan teknis dapat kita peroleh, tapi tidak terkait kebijakannya,” tutur Robert.
