Network
BERITASOLORAYA.com – Baru-baru ini Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Peraturan BKN No 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
PNS wajib menaati kewajibannya serta menghindari larangan yang tercantum pada ketentuan tersebut.
Dalam peraturan tersebut tercantum BAB III berisi tentang Hukuman Disiplin.
Pada bagian Paragraf 4 Mengenai Hukuman Disiplin Berat Tercantum pada pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Dideportasi Imigrasi Singapura, Begini Penjelasan Lebih Lanjut
Selanjutnya pada pasal 12 ayat (2) tercantum bahwa penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.
Masih pada BAB III terkait Hukuman Disiplin Bagian Keempat Paragraf 4, yang menjelaskan mengenai Hukuman Disiplin Berat tercantum pada pasal 11 ayat (1) bagian e poin 4, bahwa PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
Merujuk pada pasal tersebut, beginilah contoh kasus penghentian pembayaran gaji PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
Baca Juga: Lucunya Komentar Netizen yang Lihat Member ASTRO, Cha Eun Woo, Dengan Rambut Keritingnya
Contoh 1:
Sdri. Merisa Kalina, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus pada bulan Oktober 2022, sehingga pada bulan November 2022 gaji yang bersangkutan dihentikan.
Namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ternyata ketidakhadiran tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan hanya sejumlah 5 (lima) hari kerja saja.
Dalam hal demikian, gaji yang bersangkutan dihentikan harus dibayarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contoh 2:
Sdr. Putra Yulianus, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-menerus tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah mulai 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.
Gaji yang bersangkutan pada bulan November 2022 tetap dibayarkan penuh.
Dalam hal demikian, apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah benar sejumlah 10 (sepuluh) hari kerja, maka gaji bulan November yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contoh lain :
Sdri. Anima Kicika, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Jabatan Pelaksana di suatu Instansi Daerah. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus-menerus sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2022.
Baca Juga: Berbagai Daerah Ini Sudah Penyerahan SK PPPK Guru di Bulan Mei, Cek Wilayah dan Jadwal Penyerahannya
Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Itulah sanksi berat dari BKN untuk guru yang tidak masuk kerja 10 hari terus-menerus.***
