Network
BERITASOLORAYA.com- Rencana penghapusan tenaga honorer di lingkungan Instansi Pemerintah telah tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.
UU tersebut secara jelas menyebutkan bahwa tidak ada tenaga honorer di lingkungan Instansi Pemerintah, melainkan hanya terdapat dua jenis kepegawaian saja, yakni PNS dan PPPK.
Terlebih juga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 juga turut memberikan batasan terkait keberadaan tenaga honorer yang bekerja di Instansi Pemerintah.
Di mana tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah hanya diperbolehkan dalam jangka waktu paling lama lima tahun.
Baca Juga: Catat! KemenpanRB Rilis Syarat Tenaga Honorer Jadi PPPK Terbaru 2022, Ini Lima Syarat Penentunya!
Peraturan tersebut dirilis sejak Peraturan Pemerintah diundangkan pada tanggal 28 November 2018, yang artinya status tenaga honorer di lingkungan Instansi Pemerintah akan berakhir pada tanggal 28 November 2023 mendatang.
Di sisi lain, menurut SE KemenpanRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2022, tentang status kepegawaian di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.
SE tersebut meminta agar seluruh Instansi Pemerintah segera melakukan pemetaan jumlah tenaga honorer yang ada di Instansinya dan jika honorer yang bersangkutan memenuhi persyaratan maka dapat mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.
Lebih lanjut dikutip BeritaSoloRaya.com dari Kemenag.go.id yang membahas mengenai ‘Mengawal Jalan Tengah Pegawai Honorer’, pada Senin, 8 Agustus 2022.
