Network
BERITASOLORAYA.com - Pada tahun 2023 mendatang, rencananya tidak ada lagi tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Hal itu sebagai tindak lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya jenis kepegawaian di Instansi Pemerintah hanya dibagi dua yakni ASN PNS dan PPPK.
Salah satu upaya penyelesaiannya, Pemerintah melakukan pendataan tenaga honorer, baik non ASN yang berada di instansi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Baca Juga: 5 Perbedaan Pegawai ASN PPPK dan PNS, Salah Satunya Terkait Kontrak Kerja
Ketentuan pendataan tenaga honorer termaktub dalam Surat Edaran KemenpanRB yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2022.
Disampaikan pula bahwa BKN juga telah melarang mengangkat tenaga honorer dan empat pegawai non ASN yang masih boleh dipertugaskan.
Hal itu sebagaimana disampaikan melalui kanal YouTube ASN Pelayan Publik, dalam ‘Media Briefing Non ASN’, Selasa, 30 Agustus 2022 lalu, yang dikutip oleh BeritaSoloRaya.com.
BKN menjelaskan bahwa semua Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya, kecuali ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah.
