Network
“Tiga opsi ini sudah dipetakan detil, plus-minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik,” kata Anas.
Ia menambahkan, “DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik.”
Baca Juga: Munas HIPMI XVII Solo Ricuh, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Ikut Turun Tangan
Sebelumnya, Menpan RB juga sudah membahas solusi alternatif penanganan tenaga honorer dengan asosiasi pemerintah daerah seperti APPSI, APKASI, dan APEKSI, serta forum-forum tenaga honorer.
“Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati/wali kota. Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif salah satunya ada salary range untuk PPPK sesuai dengan kemampuan daerah," terangnya.***
