Network
Menteri PANRB menjelaskan bahwa pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan secara optimal, menuju birokrasi yang berkelas di kancah dunia. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya agar para tenaga non ASN tidak ada yang kehilangan pekerjaan.
Melalui rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI pada November 2022, Menteri PANRB menjabarkan solusi alternatif apa yang bisa menjadi opsi penyelesaian masalah honorer.
“Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai skala prioritas,” ujar Menteri Anas, dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman resmi Kementerian PANRB.
Baca Juga: Tenaga Honorer Perlu Berbahagia Jika Pemerintah Berlakukan Poin Ini, Akan Diangkat ASN Semua?
Jika kondisi honorer yang menjadi perhatian ditambah banyak honorer yang belum menjadi ASN meski telah bertahun-tahun mengabdi, pemerintah bisa saja mengambil opsi pertama yakni tenaga honorer diangkat semua jadi ASN, sehingga terhindar dari penghapusan.
Namun, kondisi tersebut tentu akan membutuhkan kekuatan keuangan negara yang tidak sedikit. Selain itu, pemerintah juga perlu bersiap akan tantangan yang berkaitan dengan kualitas dan kualifikasi tenaga honorer tersebut.
“Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat,” tambah Menpan RB tersebut.
Untuk alternatif solusi kedua yakni tenaga non ASN diberhentikan semua, hal ini pun akan berdampak secara langsung pada pelayanan publik. Anas menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin pelayanan publik akan terganggu.
“Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” sambungnya.
