Network
BERITASOLORAYA.com - Penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023 menjadi bola panas di kalangan masyarakat.
Khususnya bagi para tenaga honorer, tahun 2023 bisa dibilang gelap dan tidak jelas sama sekali.
Kalau benar-benar pemerintah menghapus tenaga honorer, maka pemutusan hubungan kerja bisa terjadi di setiap daerah Indonesia.
Soal tenaga honorer atau non ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah memang masih pelik sekali.
Baca Juga: Tenaga Honorer Dihapus Tahun 2023, Pemerintah Siapkan Opsi Berikut Bagi yang Terdampak
Pemerintah sendiri tidak tinggal diam, kalau kebijakan ini diterapkan, maka pemerintah sudah menyiapkan tiga opsi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Yanuar Prihatin yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Dikutip oleh BERITASOLORAYA.com dari kanal Youtube DPR RI, berikut beberapa opsi yang akan diambil oleh pemerintah.
Pemerintah akan melakukan pendataan kepada total 2,3 juta tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Jumlah yang luar biasa ini tentu akan memakan waktu yang begitu lama sekali.
Baca Juga: Tenaga Honorer Dihapus Tahun 2023, Pemerintah Siapkan Opsi Berikut Bagi yang Terdampak
Dari 2,3 juta tenaga honorer, terdiri dari banyak bidang, mulai dari guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan banyak tenaga khusus lainnya.
Masalahnya, kalau kebijakan penghapusan tenaga honorer dilakukan, akan dibawa kemana 2,3 juta tenaga honorer ini.
Yanuar juga menambahkan, jumlah tersebut belum termasuk tenaga honorer yang bekerja sebagai supir, petugas kebersihan dan beragam macam profesi lainnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan melakukan mapping dan membuat clusternya. Jadinya pemerintah bisa melakukan pemetaan 2,3 juta tenaga honorer yang terkena dampak.
Setelah melakukan pemetaan, pemerintah akan melakukan kajian terkait dengan macam-macam opsi untuk melakukan penyelesaian tenaga honorer.
Opsi pertama adalah diangkat seluruhnya, kedua dihapus seluruhnya atau ketiga diangkat berdasarkan prioritas saja.
Baca Juga: Tenaga Honorer Diuntungkan, Ini Kebijakan Baru PANRB yang Akan Diberlakukan Januari 2023
Walaupun sudah ada tiga opsi di atas, Yanuar mengatakan pemerintah masih tetap akan melakukan kajian dengan segala macam aspek yang ada.
Kajian dari macam aspek yaitu mulai dari aspek keuangan dan anggaran, aspek antropologi, sosiologi dan segala macam aspek lainnya.
Azwar Anas yang merupakan Menteri PANRB juga sudah disampaikan kepada DPR RI lewat rapat kerja sama di tahun 2022 yang lalu. ***
