Ganjar juga memberikan usul kalau negara harus bisa memberikan inovasi terhadap kekurangan pegawai yang dihadapi oleh banyak instansi pemerintah daerah.
Ganjar juga mengusulkan agar format tenaga honorer diganti saja menjadi kontrak kalau memang tidak diperbolehkan lagi oleh pusat untuk mempekerjakan tenaga honorer.
"Maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” kata Ganjar.
Ganjar juga menyebut masih banyak inovasi lain yang bisa dilakukan pemerintah soal masalah kekurangan pegawai ini. Semua inovasi tersebut harus dipikirkan dan dilakukan agar pelayanan publik jangan sampai menjadi terganggu.
Ganjar berpesan kalau pemerintah masih belum sanggup memberikan jaminan bagi daerah yang kekurangan pegawai maka tenaga kontrak sangat diperlukan.
Baca Juga: Masalah Ini Bikin Tenaga Honorer Susah Menjadi ASN, DPR: Carut Marut Banget...
Hanya perlu mendefinisikan formatnya seperti apa, apa harian lepas atau menggunakan konsep honorer.
"Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” pungkas Ganjar.***
Baca Juga: Ternyata Ini Biang Kerok UU ASN Tidak Kunjung Selesai, Bikin Tenaga Honorer Susah Jadi ASN....