Network
BERITASOLORAYA.com - Kabar penghapusan tenaga honorer tengah menjadi perbincangan berbagai kalangan. Diketahui bahwa, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi beserta jajarannya hingga saat ini masih memikirkan opsi terbaik terkait hal tersebut.
Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa tenaga honorer berjumlah 444.687 orang dengan kategori II/THK II, adapun instansi telah dilarang oleh pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer non ASN lagi.
Terkait kondisi tersebut, seluruh instansi telah diberikan waktu maksimal selama lima tahun untuk membereskan penataannya, artinya November 2023 merupakan batas waktunya. Tapi, karena berbagai kondisi yang terjadi akhirnya, pengangkatan tenaga honorer masih berlangsung.
Baca Juga: UPDATE Info Honorer 2023: Jokowi Minta Menteri PANRB Bereskan Masalah Non ASN, Begini Jawaban Anas
"Pada sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan," jelas Anas.
Dengan demikian, pengangkatan tenaga honorer pada akhirnya masih dilakukan karena dinamika yang terjadi dan berbagai sektor pelayanan publik yang masih membutuhkan non ASN tersebut.
Berdasarkan data terbaru, jumlah tenaga honorer mencapai 2,3 juta orang, tapi hanya ada 1,8 juta yang memiliki surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM dari pejabat pembina kepegawaiannya, termasuk kepala daerah.
Saat ini, Presiden meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB mengurus permasalahan tenaga honorer tersebut. Untuk itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama dengan pihak DPR, DPD serta asosiasi pemerintah daerah pada semua jenjang melakukan diskusi bersama.
Baca Juga: Bocoran Kemdikbud, PPG Prajabatan 2023 Rencananya Dibuka Bulan Berikut! Calon Guru Bersiap...
"Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan opsi terbaik. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan. Artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan presiden," ungkap Anas selaku Menteri PANRB.
