Network
BERITASOLORAYA.com - Isu mengenai tenaga honorer memang menjadi hal yang menarik, karena terkait masa depan ratusan hingga jutaan non ASN di seluruh Indonesia.
Hal itu semakin disoroti, karena sebelumnya terdapat isu mengenai wacana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 yang diberlakukan bulan November berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP).
Isu mengenai rencana adanya penghapusan tenaga honorer itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018.
Sehubungan dengan itu, Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencari solusi terkait tenaga honorer yang berada di daerah.
Baca Juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa 1 Ramadhan 1444 H atau Tahun 2023 di Kabupaten Bandung dari Kemenag
Pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terkait tenaga honorer.
Terkait permasalahan tenaga honorer, Jokowi meminta Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik dalam hal penyelesaian non ASN.
"Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," tutur Jokowi seperti dalam tayangan virtual yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.
