Network
Dikatakan bahwa Menteri PANRB melakukan diskusi aktif terkait dengan reformasi birokrasi penataan tenaga honorer secara luas, karena tenaga honorer paling banyak diserap oleh instansi daerah terkait.
Baca Juga: Terakhir Hari Ini, Guru Kategori Berikut Wajib Lakukan Ini, Resmi dari Surat Edaran Ditjen GTK
"Jadi pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” tegas Anas.
Selain dari diskusi aktif dari daerah ke daerah, Kementerian PANRB juga mendapatkan banyak masukan dari komisi terkait di DPR dan DPD yang memiliki perhatian khusus terhadap permasalahan tenaga honorer ini.
Dikatakan bahwa semua pembahasan opsi ataupun kebijakan alternatif yang ada dan didiskusikan, lalu dilaporkan secara langsung kepada Presiden.***
