Network
Baca Juga: Profil dan Prestasi Syabda Perkasa Belawa, Atlet Muda Berbakat Bulu Tangkis Indonesia
Menurut Kabidhumas, penyidikan dilakukan secara bergantian, antara penyidikan yang dilakukan menurut kode etik dan penyidikan secara pidana.
Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik, lanjut Kabihumas, tidak akan menghapus tuntutan pidana terhadap kelima oknum anggota Polri itu.
Kabidhumas menegaskan bahwa, hal ini telah sesuai pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/201.
Ditambahkan, Kabidhumas mengatakan bahwa alat-alat bukti yang saat ini dikumpulkan dan diperkuat oleh penyidik dan ini telah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP.
Baca Juga: Unik, Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali akan Lakukan Ini saat Hari Raya Nyepi 2023, Dimulai Besok
Kabidhumas pun menegaskan bahwa, dia akan menjamin kasus KKN rekrutmen Bintara Polri 2022/2023 yang terjadi di Polda Jateng akan diungkap tuntas.
Pada prinsipnya, kata Kabid Humas, penerimaan Bintara Polri telah menjunjung komitmen bersih, transparan dan akuntabel (BETAH). Sehingga, siapa saja yang menjalankan kecurangan akan ditindak dengan tegas.
Menurut Kabid Humas, peristiwa OTT itu sendiri merupakan prestasi Divisi Propam Polri ketika memergoki aksi oknum tersebut. Hal ini, kata Kabid Humas, merupakan penegakan etika dan disiplin untuk menjaga Marwah Polri.
Sementara itu, adanya desakan dari kalangan LSM agar penanganan kasus ini dikawal secara ketat, Kabidhumas mengatakan pihaknya amat mendukung dan siap menyampaikan hasilnya secara terbuka.***
