Network
BERITASOLORAYA.com - Ribuan tenaga honorer yang nasibnya masih tak jelas kala mendekati penghapusan di November 2023, sedang dipertimbangkan. Azwar Anas mengatakan bahwa ia bersama BKN, APPSI, APKASI, dan APEKSI telah menyusun strategi untuk mencarikan solusi bagi tenaga honorer.
Menpan RB Anas mengungkapkan betapa pentingnya peran tenaga honorer bagi negara, dan pelayanan publik yang tak bisa berjalan lancar tanpa adanya tenaga tambahan dari para tenaga honorer.
Oleh karena itu, Menpan RB memaparkan bahwa tanpa adanya tenaga honorer maka pelayanan publik akan lumpuh.
Baca Juga: KABAR BAIK, Tidak Hanya PNS, PPPK di Kota Bandung Bisa Cairkan Uang Pensiunan
Saat menggelar rapat dengan Komisi II DPR RI, beberapa anggota pun menyampaikan pendapat terkait tenaga honorer yang sedang dibahas dalam rapat kerja tersebut.
Ada Ir. H. Endro Suswantoro yang mengungkapkan kalau surat mengenai penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023, dicabut saja. Sebab, menurut Hendro Siswantoro, hal itu berdampak luas dan juga membingungkan.
Tak bisa dipungkiri memang masih banyak guru-guru yang statusnya bukan PNS atau PPPK tapi justru berstatus sebagai tenaga honorer, yang telah mengabdi begitu lama.
Endro menyarankan agar surat penghapusan tenaga honorer tersebut dicabut supaya tidak menimbulkan gundah gulana bagi para tenaga honorer yang sedang di ujung tanduk menunggu waktu penghapusan.
Anggota Komisi II DPR RI tersebut juga mengungkapkan bahwa paparan dalam raker kali itu masih meminta kesepakatan, sedangkan Endro berujar bahwa kesepakatan dari anggota komisi tersebut adalah pencabutan SK penghapusan tenaga honorer.
Anggota yang lain, Agung Widyantoro mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita mau menetapkan kebijakan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK sedangkan untuk revisi UU ASN saja belum selesai. Lalu, kita harus mengacu pada peraturan yang mana?
Meskipun begitu, Agung tampaknya yakin bahwa Kemenpan RB bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer supaya mendapat solusi terbaik.
Selanjutnya, Guspardi Gaus mengatakan bahwa ada tenaga honorer di Solo yang sudah berstatus THK-II tetapi tak masuk dalam data 2,3 juta tenaga honorer berdasarkan data pemerintah.
Gaus pun mempertanyakan perihal jumlah tenaga honorer yang jumlahnya selalu naik setiap kali ditanyakan pada Menpan RB, dari 500 ribu, hingga sekarang sebanyak 2,3 juta.
Menurut Gaus, masih banyak tenaga honorer yang berharap bahwa namanya terdaftar dalam data 2,3 juta honorer tersebut.
Ia pun melanjutkan, “Pertanyaan saya adalah, bagaimana sikap pemerintah terutama Pak Menteri PANRB Azwar Anas, dalam mengkomandoi tenaga non-ASN yang ‘dizalimi’ itu?”
Gaus pun berharap bahwa Menteri Anas benar-benar memiliki solusi tepat bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia dan bukan semata angin segar belaka.
Muhammad Toha pun juga ikut menyampaikan aspirasi terkait adanya tenaga honorer yang sudah lulus seleksi penerimaan pada tahun 2013 dan diangkat sebagai pegawai tapi belum juga menerima SK CPNS.
Menurut Muhammad Toha, sampah-sampah yang tersisa seperti kasus tersebut juga harus diselesaikan sebelum beralih pada kebijakan lain.***
