Network
Dari hal tersebutlah Wali Kota Surabaya memperjuangkan tenaga honorer atau non ASN sampai ke Kemenpan RB, “Di situlah saya sampaikan ke kementerian, saya tidak akan melepas saudara-saudara saya,” ujarnya dikutip BeritaSoloRaya.com dari ANTARA.
Baca Juga: KULIAH SUDAH MASUK, Inilah Tips Mengelola THR untuk Mahasiswa agar Tidak Habis, Simak Selengkapnya…
Wali Kota Surabaya menyampaikan kepada Kemenpan RB agar tenaga honorer atau non ASN dipertahankan sebab bisa menyebabkan Surabaya hancur dan mengakibatkan peningkatan pengangguran.
“Kalau saudara-saudara saya ini dilepas dari tenaga kontrak di Surabaya, hancur Kota Surabaya, akan terjadi pengangguran luar biasa. Maka, saya mohon maaf tidak akan melepas mereka, kecuali mereka ada kesalahan yang memang melanggar hukum,” ungkap Wali Kota Surabaya.
Perjuangan untuk mempertahankan tenaga honorer atau non ASN ini sempat ditolak oleh Kemenpan RB yang menyebabkan adanya perdebatan antara Wali Kota Surabaya dan pihak Kemenpan RB.
Baca Juga: ALHAMDULILLAH, 29.109 Peserta Lolos Seleksi PPPK Kemenag 2022 Jika Dapat Kode Berikut…
Meskipun begitu, Kemenpan RB akhirnya memberikan jalan tengah atas perjuangan Wali Kota Surabaya mempertahankan tenaga honorer atau non ASN.
Jalan tengah yang disampaikan oleh Kemenpan RB kepada Wali Kota Surabaya terkait tenaga honorer atau non ASN yakni jika bekerja di Pemkot, tenaga honorer atau non ASN harus mengikuti ketentuan Kemenkeu bukan Kemnaker.
Jika tenaga honorer atau non ASN mengikuti ketentuan Kemnaker, gaji yang diterima diatur sesuai UMK sehingga semisal UMK naik gaji tenaga honorer atau non ASN juga naik.
